Rano Karno Batal ke Italia, Ini Alasannya

Reporter

Senin, 8 Juni 2015 15:08 WIB

Rano Karno (tengah). ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Serang - Pelaksana tugas Gubernur Banten, Rano Karno, membatalkan kunjungannya ke Milan, Italia, pada 12-16 Juni. Rencana ke Milan untuk menghadiri World Expo Milano 2015.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi mengatakan, Rano Karno membatalkan ke Milan karena ingin fokus menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Banten. Soalnya, menurut Deden, dalam dua tahun berturut-turut, BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer atas laporan keuangan pemerintah.

”Padahal rencana keberangkatan sejak lama dan sudah dianggarkan. Tapi Pak Rano ingin fokus menyelesaikan temuan BPK,” ujar Deden, Senin, 8 Juni 2015.

Menurut Deden, rencana keberangkatan Rano ke luar negeri dijadwalkan dengan asumsi kondisi Banten baik dan kondusif. Namun, kini berubah karena hasil audit BKP yang memberikan opini disclaimer. Rano, menurut Deden, menyikapi temuan BPK secara serius dalam waktu paling lambat selama 60 hari ke depan sesuai dengan rekomendasi BPK. ”Untuk itu diperlukan pikiran dan tenaga. Jadi Pak Rano ingin fokus,” katanya.

Kesibukan Rano yang pelesiran ke luar negeri mendapatkan sorotan termasuk dari kalangan politikus. Bukan kali ini saja bekas aktor sinetron Si Doel Anak Sekolahan itu ke luar negeri. Pada awal April, Rano berkunjung ke Dubai, Uni Emirat Arab. Lalu pada Juli-Agustus mendatang Rano berencana ke Amerika Serikat mengawal Gita Surowosan Banten mengikuti lomba marching band.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan, menilai Rano kurang sensitif terhadap masalah yang ada Banten saat ini. ”Perjalanan ke luar negeri urgensinya tidak ada,” ujar Fitron.

Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah menilai kunjungan Rano ke luar negeri harus dijelaskan kepada publik. Jika memang membawa misi yang jelas untuk kemajuan Banten, kata dia, lebih baik rencana kunjungan itu dipaparkan secara jelas kepada publik. ”Masyarakat akan paham jika kunjungannya membawa hasil positif. Soalnya biaya kunjungan ke luar negeri, kan, tidak murah,” ujar Muflikhah.

Namun Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah punya pendapat berbeda. Rekan Rano di satu partainya, di PDI Perjuangan, menilai kunjungan Rano ke Italia merupakan acara lima tahunan dan sudah teragendakan. Lagi pula, kata Asep, kunjungan ke Italia untuk mempromosikan Banten. ”Itu kan sudah diagendakan sebelum laporan BPK diterima. Tahun ini ada 15 gubenur yang berangkat ke sana. Jadi itu sah-sah saja,” kata Asep.

Menurut dia, persoalan tindak lanjut penyelesaian laporan BPK bukan hanya tanggung jawab Pelaksana Tugas Gubenur saja. ”Tugas seorang Gubenur tidak hanya mengurusi itu. Lagipula Pak Rano serius menindaklajuti laporan BPK. Buktinya hari ini seluruh kepala SKPD dikumpulkan, menggelar rapat dan membuat tim menindaklanjuti hasil audit BPK,” ujarnya.

WASI’UL ULUM

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

38 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

42 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

42 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

42 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

42 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

42 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

42 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

43 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

46 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya