TEMPO.CO, Serang - Pelaksana tugas Gubernur Banten, Rano Karno, membatalkan kunjungannya ke Milan, Italia, pada 12-16 Juni. Rencana ke Milan untuk menghadiri World Expo Milano 2015.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi mengatakan, Rano Karno membatalkan ke Milan karena ingin fokus menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Banten. Soalnya, menurut Deden, dalam dua tahun berturut-turut, BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer atas laporan keuangan pemerintah.
”Padahal rencana keberangkatan sejak lama dan sudah dianggarkan. Tapi Pak Rano ingin fokus menyelesaikan temuan BPK,” ujar Deden, Senin, 8 Juni 2015.
Menurut Deden, rencana keberangkatan Rano ke luar negeri dijadwalkan dengan asumsi kondisi Banten baik dan kondusif. Namun, kini berubah karena hasil audit BKP yang memberikan opini disclaimer. Rano, menurut Deden, menyikapi temuan BPK secara serius dalam waktu paling lambat selama 60 hari ke depan sesuai dengan rekomendasi BPK. ”Untuk itu diperlukan pikiran dan tenaga. Jadi Pak Rano ingin fokus,” katanya.
Kesibukan Rano yang pelesiran ke luar negeri mendapatkan sorotan termasuk dari kalangan politikus. Bukan kali ini saja bekas aktor sinetron Si Doel Anak Sekolahan itu ke luar negeri. Pada awal April, Rano berkunjung ke Dubai, Uni Emirat Arab. Lalu pada Juli-Agustus mendatang Rano berencana ke Amerika Serikat mengawal Gita Surowosan Banten mengikuti lomba marching band.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan, menilai Rano kurang sensitif terhadap masalah yang ada Banten saat ini. ”Perjalanan ke luar negeri urgensinya tidak ada,” ujar Fitron.
Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah menilai kunjungan Rano ke luar negeri harus dijelaskan kepada publik. Jika memang membawa misi yang jelas untuk kemajuan Banten, kata dia, lebih baik rencana kunjungan itu dipaparkan secara jelas kepada publik. ”Masyarakat akan paham jika kunjungannya membawa hasil positif. Soalnya biaya kunjungan ke luar negeri, kan, tidak murah,” ujar Muflikhah.
Namun Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah punya pendapat berbeda. Rekan Rano di satu partainya, di PDI Perjuangan, menilai kunjungan Rano ke Italia merupakan acara lima tahunan dan sudah teragendakan. Lagi pula, kata Asep, kunjungan ke Italia untuk mempromosikan Banten. ”Itu kan sudah diagendakan sebelum laporan BPK diterima. Tahun ini ada 15 gubenur yang berangkat ke sana. Jadi itu sah-sah saja,” kata Asep.
Menurut dia, persoalan tindak lanjut penyelesaian laporan BPK bukan hanya tanggung jawab Pelaksana Tugas Gubenur saja. ”Tugas seorang Gubenur tidak hanya mengurusi itu. Lagipula Pak Rano serius menindaklajuti laporan BPK. Buktinya hari ini seluruh kepala SKPD dikumpulkan, menggelar rapat dan membuat tim menindaklanjuti hasil audit BPK,” ujarnya.
WASI’UL ULUM
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
3 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
38 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
42 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
42 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
42 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
42 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
42 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
42 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
43 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
46 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya