TEMPO.CO, Semarang - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendamaikan kisruh di Pemerintah Kota Tegal belum berhasil. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi pemerintahan kota itu tidak kondusif, karena ada konflik yang melibatkan tiga pihak, yakni Wali Kota Siti Masitha Soeparno, Wakil Wali Kota Nur Sholeh, dan sejumlah PNS yang dibebastugaskan.
“Sekarang kondisinya belum banyak beranjak. Sudah bagus belum, tapi menjadi lebih jelek juga tidak,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko kepada Tempo di Semarang, Ahad, 7 Juni 2015.

Heru adalah wakil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditugasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendamaikan tiga pihak yang berkonflik. Heru beberapa kali menggelar pertemuan dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan sejumlah pejabat Kota Tegal yang dibebastugaskan. Tapi upaya mendamaikan belum berhasil.

Sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru mengaku hanya bisa memberikan motivasi dan dorongan agar semua pihak bisa menahan diri, supaya konflik tidak berlarut-larut. Selain itu, Heru sudah sering berupaya memfasilitasi dan intermediasi pihak yang berkonflik. Tapi, ucap Heru, hasilnya belum maksimal. “Semua berpulang pada pelaku di sana (di Pemkot Tegal),” ujarnya.

Heru menilai belum berdamainya mereka karena satu dengan yang lain sudah sangat sulit menjalin komunikasi. Heru menceritakan, ketiga pihak masih sulit diajak bicara secara bersama-sama. Dalam acara seremonial, mungkin saja mereka mau. Namun, setelah itu, mereka akan bersikap lain lagi. “Situasi sekarang istilahnya adalah isin (malu) mundur,” tutur Heru.

Karena pendekatan kekeluargaan dan perdamaian sulit diwujudkan, Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi dengan menggunakan model aturan perundang-undangan yang ketat.

Satu di antaranya menggunakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negeri. Misalnya, apakah langkah Wali Kota Tegal memberhentikan para kepala dinas sudah sesuai dengan aturan atau belum. Di sisi lain, apakah patut jika para pegawai negeri sipil ikut menggelar demo terhadap Wali Kota. “Jadi penyelesaian di Pemkot Tegal masih butuh proses,” katanya.

Hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal sesungguhnya sudah renggang sejak pelantikan pada 23 Maret 2014. Namun puncaknya baru terjadi sekitar tiga bulan lalu. Sengketa biaya politik untuk menang dalam pemilihan Wali Kota Tegal 2013 diduga sebagai salah satu pemicunya.

Kisruh semakin melebar karena Wali Kota Siti juga membebastugaskan belasan kepala dinas. Akibatnya, para PNS beberapa kali menggelar unjuk rasa menolak kepemimpinan Siti.

ROFIUDDIN