TEMPO.CO, Jakarta - Pidato pertama Presiden Joko Widodo di gedung MPR/DPR menekankan pentingnya visi maritim. Menurut Jokowi, "kita sudah terlalu lama memunggungi laut."
Ketika visi maritim itu digaungkan kembali, kondisi yang ada di lapangan, berkata lain. Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan menilai Indonesia sudah terlambat 30 tahun untuk menjadi kiblat poros maritim.
Namun, menurut Alan, masih ada yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan itu. “Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola lembaga, investasi dalam hal laboratorium, dan meningkatkan dana riset,” katanya saat dihubungi Senin, 1 Juni 2015.
Langkah pertama, memperbaiki tata kelola kelembagaan kemaritiman. Menurut Alan, selama ini koordinasi antar lembaga dalam mengatur tata kelolanya tidak terlalu baik. “Banyak yang tumpang tindih tugas dan pokoknya,” katanya.
Ia mengatakan ada tujuh kementerian lembaga yang mengurus tentang kemaritiman. Mereka memiliki program kerja masing masing yang tidak saling berkesinambungan. Ia menyarankan, Kementerian Kemaritiman bisa mengkoordinasikan semua lembaga. Sehingga 11 kapal riset Indonesia, bisa lebih baik berkoordinasi dan saling mengembangkan penelitian satu sama lain.
Dengan koordinasi itu, akan terpantau juga daerah mana yang sudah diamankan dan terpantau, dan daerah mana yang belum. “Seharusnya, setiap lembaga bisa mengatur lebih baik daerah mana yang ditangani lembaga mana, agar lebih jelas kerja samanya,” katanya.
Langkah kedua, dalam hal investasi laboratorium. Ia mengatakan laboratorium kelautan sangat diperlukan untuk mempelajari praktik dari teori yang sebelumnya sudah diajarkan dalam kelas. Menurutnya laboratorium itu pun bisa dibagi ke beberapa wilayah perairan. Dengan adanya laboratorium itu, riset bisa dilakukan oleh para mahasiswa dan peneliti.
Investasi membangun kampus khusus Ilmu dan Teknologi Kelautan seperti yang sudah dilakukan negara sahabat seperti Jepang, Tiongkok, dan Taiwan pun bisa menjadi saran lain. Di universitas itu, kegiatan riset pun bisa dilakukan. “Jadi nanti, bila tidak ada peneliti, para mahasiswa kan juga bisa menjadi peneliti,” kata Alan. Ia meyakini riset untuk mendapatkan ilmu yang baik perlu dilakukan. Dengan riset yang baik itu, menurutnya, Indonesia bisa menjadi negara dengan industri kelautan yang maju.
Langkah ketiga, meningkatkan dana riset. Menurut Alan, dalam hal riset dan pendataan Indonesia sangat kalah dibanding negara tetangga. Alan membandingkan jumlah kapal riset Indonesia yang jumlahnya hanya sebelas buah dari semua kementerian untuk menaungi seluruh luas laut Indonesia. Di Eropa yang luas lautnya tidak terlalu besar, ada sebanyak 250 kapal riset.
Dalam hal data hasil riset pun prestasi Indonesia tidak terlalu bagus. Indonesia bahkan sampai saat ini tidak memiliki data kelautan tentang laut Indonesia sendiri. Data kelautan memberikan informasi tentang suhu laut, kedalaman, arus, dan berbagai indicator kelautan lain.
Data yang dimiliki selama ini masih sangat sporadis dan dikerjakan oleh kelompok tertentu dan hanya beberapa bagian tertentu saja, informasinya tidak mencakup seluruh perairan Indonesia. Ketika ada kapal asing yang ingin melintas dan memerlukan data itu, kata Alan, mereka membeli data itu dari Singapura.
Alan yakin, dengan lebih fokus dalam hal pendidikan dan keilmuan di bidang maritim, faktor industri dalam hal kelautan pun akan ikut berkembang di Indonesia. “Masih banyak titik di laut Indonesia yang belum diketahui potensinya,” katanya. Ia yakin, ada banyak sumber daya alam yang bisa dan perlu diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
MITRA TARIGAN
