Keluarga Ogah Dukung Daftar, Pansel KPK Bertindak

Reporter

Selasa, 2 Juni 2015 09:14 WIB

Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti S. Alisjahbana. Dok. Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Betti Alisjahbana, mengatakan ada beberapa kasus yang dikhawatirkan terjadi pada calon pimpinan KPK. “Bisa saja, calonnya semangat daftar, tapi tidak didukung keluarganya,” kata Betty saat dihubungi, Senin, 1 Juni 2015.

Ia mengatakan teman-temannya sempat mendengar kasus seperti itu terjadi akhir ini. Keluarga si calon pendaftar pimpinan KPK ini kurang mendukung karena khawatir melihat kasus kriminalisasi para pimpinan KPK yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Untuk menghindari hal itu, Betti mengaku akan melakukan pendekatan kepada keluarga agar bisa memahami dan mendukung anggota keluarganya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. “Kami tahu, dukungan orang terdekat itu sangat penting,” katanya. Walau begitu, panitia seleksi tidak akan melakukan pendekatan secara langsung, melainkan meminta perantara untuk meyakinkan keluarga.

Selain itu, Betti dan tim juga akan melakukan kegiatan jemput bola para calon pimpinan KPK. Caranya, mereka akan mengundang berbagai kelompok untuk mendiskusikan nama calon yang dinilai paling cocok dan memenuhi syarat menjadi calon pimpinan KPK.

Menurut Betti opsi memperpanjang waktu pendaftaran tidak akan dilakukan timnya. “Tidak bisa molor lagi, kami sudah ada jadwal. Maka itu, jemput bolanya dari sekarang,” katanya.

Panitia seleksi KPK membuka jadwal pendaftaran pimpinan KPK mulai 5 hingga 23 Juni 2015. Betti berharap minimal ada 32 putra-putri terbaik bangsa yang mau mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. “Karena kami akan memilih delapan, harapannya minimal yang mendaftar empat kali lipatnya,” katanya.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

4 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya