TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan hasil uji laboratorium terhadap sampel beras diduga dari plastik yang diambil di Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan tidak terbukti. Kesimpulan itu berdasarkan hasil uji lab tiga lembaga, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, serta Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
"Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, BPOM, dan Kementerian Perdagangan negatif, tidak ditemukan adanya unsur plastik dalam beras itu," kata Badrodin di Kantor Presiden, Selasa, 26 Mei 2015.
Isu beras plastik ini bermula ketika seorang warga Bekasi, Jawa Barat, bernama Dewi Septiani memasak beras menjadi bubur. Setelah memakannya, Dewi menderita sakit perut. Kasus ini pun dia publikasikan melalui media sosial, sehingga BPOM dan Kementerian Perdagangan turun tangan. Lalu isu beras plastik ini disikapi pemerintah dengan mengambil contoh beras yang dikonsumsi Dewi.
Selain tiga lembaga itu, Sucofindo ikut melakukan pengujian dengan sampel yang sama. Hasil uji lab Sucofindo juga diserahkan ke polisi. Menurut Badrodin, lembaganya memeriksa contoh beras yang diuji Sucofindo sebanyak dua kali, dan hasilnya serupa dengan BPOM dan Bareskrim. Jadi Badrodin menyimpulkan tak ada senyawa plastik pada beras yang diuji tersebut.
Menurut Badrodin, proses uji lab yang dilakukan empat lembaga itu menggunakan dan sampel yang sama. "Namun hasilnya berbeda," katanya.
Dia menjelaskan, perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan interpretasi analisis. Misalnya, ucap dia, Sucofindo menggunakan analisis kuantitatif. "Tanpa dilakukan konfirmasi dengan senyawa baku dari bahan plastik yang terkandung di dalam sampel," ujar Badrodin.
Penyebab lain, adanya kontaminasi pada peralatan di laboratorium ketika menganalisis contoh beras. "Tindakan selanjutnya tentu kami akan diskusikan dengan peneliti di laboratorium masing-masing karena metodenya sama," tuturnya.
Badrodin berharap masyarakat tidak resah dengan isu peredaran beras plastik tersebut. "Beras yang diduga plastik itu ternyata tidak ada. Saya mengimbau masyarakat untuk tidak resah. Kalau ada yang dicurigai, silakan dilaporkan," katanya.
REZA ADITYA
Berita terkait
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
36 menit lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
12 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca Selengkapnya