TEMPO.CO, Makassar - Komando Daerah Militer VII/Wirabuana dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat siap mengawal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Makassar, Jumat, 22 Mei 2015.
Dalam lawatannya ke kota ini, Jokowi akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Makassar New Port (MNP). Proyek itu merupakan tonggak dari program tol laut yang digagas pemerintah pusat.
Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Bachtiar mengatakan, pihaknya bersama kepolisian telah siap mengawal setiap kegiatan Jokowi di Makassar. Namun, enggan dibeberkannya jumlah personel yang disiagakan.
"Soal jumlah pasukan, intinya kami pasti all out, baik itu dari TNI maupun kepolisian," kata Bachtiar, seusai apel gelar pasukan pengamanan di Lapangan Karebosi, Makassar, Kamis, 21 Mei 2015.
Apel pengamanan kunjungan kerja Jokowi dihadiri sejumlah pejabat utama di jajaran Kodam VII/Wirabuana, Polda Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Selain Bachtiar, tampak hadir Wakapolda Sulselbar Brigadir Jenderal Ike Edwin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan wakilnya, Agus Arifin Nu'mang.
Bachtiar menjelaskan persiapan pengamanan kunjungan kerja Jokowi dilakukan secara matang. TNI berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah untuk pengamanan Presiden. "Kami sudah laksanakan perencanaan, persiapan dan gladi," ucapnya.
Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Ajun Komisaris Besar Abdul Azis, menambahkan pihaknya mengerahkan sekitar 200 personel untuk pengamanan kunjungan kerja Jokowi. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Jokowi hanya beberapa jam berada di Makassar. "Tiba sekitar pukul 15.40 Wita lalu ke Pelindo dan ke Paotere sebelum pulang (ke Jakarta)," ucapnya.
Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kedatangan Jokowi untuk melakukan groundbreaking pembangunan MNP memiliki arti penting. Sebab, proyek yang menelan anggaran Rp 2 triliun pada tahap awal itu akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Hal itu sekaligus menempatkan daerahnya sebagai pusat konektivitas pembangunan di negara ini.
Syahrul mengatakan luas lahan yang dipersiapkan untuk mega-proyek itu 150-500 hektar. Hal itu mengindikasikan proyek tersebut akan terus berkembang lebih besar pada masa mendatang. Ia juga yakin posisi daerahnya di mata nasional semakin diperhitungkan dengan keberadaan MNP. "Itu bisa jadi solusi ketertinggalan daerah Indonesia Timur, baik akselerasi ekonomi dan pembangunan," katanya.
TRI YARI KURNIAWAN
