Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada acara pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Bengkulu - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko mengatakan tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan bukan suatu bentuk diskriminasi.
"Melihatnya dalam kacamata positif, tidak ada unsur diskriminasi. Itu adalah bagian dari persyaratan," kata Moeldoko saat ditemui usai mengisi kuliah umum di Universitas Bengkulu Rabu 20 Mei 2015.
Moeldoko menjelaskan, tes keperawanan merupakan bagian dari persyaratan bagi para calon prajurit perempuan. Bagi dia, tidak ada unsur pelanggaran dalam hal ini. "Instrumennya adalah itu. Pelanggarannya di mana?" ujarnya.
Menurut Moeldoko, ada tiga standar untuk menjadi seorang prajurit TNI, yakni mental, intelektual, dan fisik. Tes keperawanan menjadi salah satu ukuran atau standar dalam bidang fisik.
"Meski begitu, kita juga tidak membabi buta. Kita juga mencari tahu penyebabnya, dan dokter yang dapat menjawab," kata Moeldoko. Misalnya, karena jatuh saat berkuda atau seorang atlet karate.
Seperti diketahui, tes keperawanan untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI sempat mendapat protes berbagai pihak karena dinilai tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan seseorang.
Apriyono, 28 tahun, penjangkau lapangan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (Kipas), mengatakan tes keperawanan tidak memiliki korelasi terhadap tingkat kemampuan seseorang. Menurut dia, daripada tes keperawanan, tes HIV/AIDS bagi calon anggota Polri dan TNI lebih masuk akal.
"Karena saat ini banyak anak muda sudah terjangkit HIV/AIDS. Alangkah lebih baiknya jika tes HIV/AIDS yang dilakukan bagi calon prajurit TNI dan Polri," ujarnya.
