DPR Dapat Sorotan Buruk, Ini Kata Fahri Hamzah

Reporter

Rabu, 20 Mei 2015 13:49 WIB

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengatakan pandangan buruk publik terhadap lembaganya justru merupakan penilaian yang bagus bagi masa depan Dewan.

"Memang begitu di negara demokrasi, DPR dan partai harus diserang agar tambah baik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 20 Mei 2015.

Lembaga survei Poltracking merilis hasil tingkat kepuasan publik terhadap kinerja sejumlah institusi demokrasi. Hasilnya, mayoritas publik mengaku tak puas terhadap lembaga politik, baik yang direpresentasikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat maupun partai politik. "Peringkat tertinggi ada pada DPR dan partai politik," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, kemarin.

Menurut Fahri, hasil sigi tersebut justru bagus untuk bahan evaluasi DPR. "Supaya DPR alert, jadi anggota DPR harus siap diserang."

Fahri tak khawatir jika pandangan tersebut tak berubah hingga masa tugasnya sebagai anggota Dewan habis pada 2019. "Tak masalah, nanti rakyat pilih lagi," ucapnya.

Ketua DPR Setya Novanto menuturkan Dewan telah berusaha menjalankan fungsi Dewan semaksimal mungkin. Misalnya, mempercepat pembahasan undang-undang dalam program legislasi nasional dengan membuat dua hari khusus pembahasan legislasi.

"DPR menambah rapat legislasi seminggu dua kali untuk percepat proses itu," katanya.

Selain itu, keberhasilan fungsi legislasi DPR tak lepas dari peran pemerintah. "Sampai sekarang, Kementerian Hukum belum menyerahkan usulan revisi KUHP," kata Novanto.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya