DPR Panggil Menteri Yohana Soal Penelantaran Anak  

Reporter

Senin, 18 Mei 2015 14:09 WIB

Artis Desy Ratnasari menjadi wajah baru seleb di kursi DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Desy Ratnasari, bakal memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise terkait dengan kasus penelantaran anak di Citra Gran Cibubur, Jawa Barat. “Sesegera mungkin kami, Komisi VIII, akan mengundang beliau,” katanya di Markas Besar Kepolisian RI, Senin, 18 Mei 2015.

Pemanggilan ini berawal dari kasus penelantaran lima anak oleh orang tuanya di Citra Gran Cibubur. Kasus ini terungkap dari investigasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian KPAI melaporkan orang tua lima anak tersebut, Utomo Purnomo dan Nurindria Sari, ke polisi atas kasus penelantaran mereka, yakni DI, 4 tahun, A (5), CK (10), LA (10), dan D (8).

Salah satu anak, D, mengaku sering kelaparan dan terpaksa mencuri makanan di rumah tetangganya. Desy pun menilai Yohana sama sekali tidak bertindak dalam kasus tersebut. Selain itu, Desy menyoroti kinerja Yohana. Menurut dia, begitu banyak kasus pelecehan perempuan dan penelantaran anak yang dilewatkan Yohana.

"Mungkin saya yang missed atau bagaimana. Nuwun sewu, Bu Yohana, semoga saya bisa melihat kinerja Ibu," ujar pelantun lagu Tenda Biru itu.

Politikus Partai Amanat Nasional tersebut mengimbau Yohana untuk turun tangan dalam penanganan kasus anak-anak telantar. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan Desy antara lain bekerja sama dengan para psikolog anak. Selain itu, peran guru bimbingan konseling di sekolah serta pos pelayanan terpadu di lingkungan tempat tinggal dapat difungsikan secara optimal.

"Mari bersama-sama selamatkan generasi bangsa. Mereka punya masa depan cerah," ujar Desy.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

9 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya