TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Andreas Pareira mengatakan saat ini yang dinantikan oleh para relawan dan kader partai adalah hasil evaluasi terhadap para menteri.

"Itu yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo," kata‎ ‎Andreas saat menghadiri Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu 16 Mei 2015. ‎

Para relawan, kata Andreas, tetap memiliki tanggung jawab untuk memberi masukan kepada Jokowi. Walaupun begitu, Andreas mengatakan bahwa kader partai dan relawan menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kepada Jokowi.

Selain menantikan hasil evaluasi dari Jokowi, relawan juga meminta agar partai non-pemerintah tak terlalu mengintervensi kebijakan Jokowi tentang reshuffle. Namun, Andreas menghargai jika partai non-pemerintah memberi masukan kepada mereka. ‎Ditanya apakah dalam acara tersebut juga membahas tentang isu reshuffle, Andreas mengatakan bahwa hal tersebut tak diagendakan.

Acara jambore tersebut direncanakan berlangsung dari tanggal 15 - 17 Mei 2015 dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi para relawan. Sebanyak 15 komunitas relawan Jokowi tampak hadir dalam acara itu. Mereka di antaranya Bara JP, Projo, Seknas Jokowi, Relawan Merah Putih, Pospera, Cemara 19, Cakra Naga, Arus Bawah Jokowi, Srikandi Jokowi, EP For Jokowi, Gerakan Relawan Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru, Sekber Jokowi, Kawan Jokowi, serta Gerakan Nasional Rakyat.

Menurut Andreas, walaupun pemilihan presiden telah usai, relawan harus tetap mengawal pemerintahan Jokowi dan memastikan programnya bisa berjalan dengan baik.

Relawan dari salah satu komunitas pendukung Jokowi, Bara JP, Roy Maningkas juga mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi. ‎"Tugas kami hanya mengingatkan kepada kepada presiden bahwa Trisakti dan Nawa Cita harus tetap dijalankan," kata dia.

Roy mengakui selama ini memang banyak gangguan yang menghambat program Nawa Cita dan Trisakti Jokowi. ‎Kendala tak hanya dari internal pemerintah, namun juga faktor eksternal. "Di awal pemerintahan memang konsolidasi politik sempat menghambat, tapi sudah selesai. Saat ini yang harus dihadapi adalah ekonomi global."

FAIZ NASHRILLAH