Kepala Biro Pers Istana Dituding Intimidasi Jurnalis  

Reporter

Selasa, 5 Mei 2015 18:06 WIB

Band Otto memeriahkan Peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2015 di kawasan Taman Menteng, Jakarta, 3 Mei 2015. Peringatan tersebut diisi dengan sosialisasi mengenai pentingnya kebebasan pers tanpa kekerasan terhadap wartawan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta memprotes keras intimidasi terhadap wartawan yang terjadi ketika Presiden Joko Widodo menghadiri acara peluncuran program listrik nasional 35.000 watt di Pantai Goa Cemara, Bantul, pada Senin, 4 Mei 2015. Dalam siaran persnya, AJI Yogyakarta menyatakan pelaku intimidasi ini adalah Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Albiner Sitompul.

"Intimidasi itu melanggar Undang-Undang Pers, sanksinya bisa pidana," kata Ketua AJI Yogyakarta Hendrawan Setiawan dalam siaran pers tersebut, Selasa, 5 Mei 2015.

AJI Yogyakarta menuding Albiner mengintimidasi jurnalis Suara.com yang bernama Wita Ayodya Putri. Intimidasi ini terjadi saat Presiden Joko Widodo melayani wawancara dengan belasan jurnalis setelah meluncurkan program listrik nasional di Bantul pada Senin siang. Saat itu Wita berada di tengah para jurnalis yang berdesakan untuk merekam ucapan Jokowi.

Seperti tertulis dalam siaran pers, Wita menerima perintah dari redaksi medianya untuk meminta tanggapan Jokowi mengenai kasus bunuh diri seorang buruh di Jakarta dalam peringatan May Day pada 1 Mei lalu. Dia pun mendekati Jokowi agar bisa langsung bertanya.

Wita, seperti ditulis dalam siaran pers, baru mengucap "Pak.." saat seorang pria berkemeja lengan panjang putih menegurnya. Pria tersebut bertanya kepada Wita, "Mau tanya apa?" Wita menjawab akan meminta tanggapan Jokowi tentang kasus bunuh diri buruh.

Disebutkan dalam siaran pers tersebut, Albiner membalas dengan membentak: "Ngapain kok tanya-tanya soal buruh? Tanya aja soal program ini (program listrik nasional)." Tak hanya itu, Albiner juga menjewer daun telinga Wita dua kali. Setelah menjewer, Albiner mengancam Wita, "Awas ya, kalau tanya-tanya soal buruh."

Albiner, menurut AJI Yogyakarta, juga memegang pinggang Wita. Dia mengancam akan mencubit Wita apabila nekat bertanya ke Jokowi tentang buruh yang bunuh diri dalam perayaan May Day. "Awas, tak cubit kalau tanya," kata Albiner seperti tertulis dalam kronologi intimidasi di siaran pers AJI Yogyakarta.

Saat terjadi peristiwa tersebut, Wita syok karena dijewer di depan umum tanpa mengetahui kesalahannya. Padahal saat itu dia mengalungkan kartu pers, kartu anggota AJI, dan kartu tanda undangan media di acara kunjungan Presiden. "Bingung, malu, dan hanya bisa diam saat itu," kata Wita.

Wita baru mengetahui pelaku intimidasi itu ialah Albiner pada Senin malam. Dia bertanya tentang identitas seorang pria dengan ciri-ciri mirip Albiner ke rekannya yang menjadi jurnalis resmi di Istana Kepresidenan.

Rekannya itu kemudian mengirim foto separuh badan Albiner. Setelah itu, Wita baru menyadari pelaku intimidasi kepadanya merupakan Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan. Dia kemudian melaporkan intimidasi ini ke Divisi Advokasi AJI Yogyakarta pada Selasa pagi, 5 Mei 2015.

Hendrawan mengatakan tindakan Albiner sudah masuk dalam kategori menghalang-halangi tugas jurnalis yang terdapat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apalagi sasaran intimidasi Albiner merupakan jurnalis perempuan. "Kami minta Jokowi mengganti pejabat Kabiro Pers Istana dengan orang lain yang paham UU Pers," kata Hendrawan.

AJI Yogyakarta juga mendesak Albiner meminta maaf secara tertulis atas tindakannya tersebut. "Dia harus meminta maaf ke jurnalis dan medianya," kata Hendrawan.

Hingga berita ini ditulis, Albiner belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Pesan pendek Tempo tidak dijawab. Saat Tempo menghubungi nomor ponselnya, Albiner hanya mengangkat telepon tanpa mengucap kata apa pun.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

1 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

1 hari lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

30 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

35 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

35 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

59 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

59 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya