Novel KPK Tolak Ikut Rekonstruksi, Kapolri Buka Suara  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Sabtu, 2 Mei 2015 16:54 WIB

Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 1 Mei 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan kabar bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menolak terlibat rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang menjeratnya di Bengkulu. Namun, menurut Badrodin, masalah itu tak perlu dibesar-besarkan.

Badrodin mengatakan penyidik sudah berkoordinasi dengan jaksa terkait dengan keabsahan rekonstruksi jika dilakukan apabila tanpa Novel. “Itu hanya masalah teknis. Penyidik sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum,” kata Jenderal Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2015. (Baca: Penahanan Novel Baswedan Ditangguhkan)

Penyidik menangkap Novel pada Jumat dinihari, 1 Mei 2015. Novel tiba di Bengkulu pada Jumat malam, 1 Mei 2015. Ia dibawa penyidik untuk menjalani rekonstruksi dugaan penganiayaan yang dilakukan Novel terhadap pencuri sarang burung walet pada 2004. Dalam kasus ini, satu orang tewas dan lima lainnya luka-luka.

Namun Novel menolak mengikuti proses rekonstruksi yang berlangsung di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang, Kota Bengkulu, Sabtu, 2 Mei 2015. Menurut dia, proses rekonstruksi itu tidak sesuai prosedur. Meski begitu, kepolisian tetap melakukan rekonstruksi menggunakan pemeran pengganti Novel Baswedan. (Baca: Rekam Jejak Ini yang Membuat Novel Baswedan Diincar)

Ketua Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri Komisaris Besar Priyo Sukoco mengakui rekonstruksi terpaksa dilakukan tanpa Novel. "Dia menolak," ujar Priyo. Mengenai alasan Novel menolak, penyidik mengatakan akan menanyakannya langsung kepada Novel. "Nanti kami tanyakan alasannya."

Priyo mengklaim rekonstruksi kejadian sebelas tahun silam itu dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Pada rekonstruksi, peran Novel digantikan seorang polisi. Rekonstruksi dilakukan di dua tempat, yakni Polres Kota Bengkulu dan kawasan TWA Pantai Panjang.

Reka ulang hanya dihadiri dua korban, yakni Irwansyah Siregar dan Dedi Mulyadi. Dua korban lain digantikan pemeran pengganti. Reka ulang juga diikuti dua saksi. Dalam reka ulang itu, tampak Novel menembak kaki kanan Irwansyah, dan kaki kiri Dedi. Setelah itu Novel menembak korban Aan dalam posisi tertelungkup.

Belakangan, penahanan Novel ditangguhkan Mabes Polri. "Jaminannya kami berlima. Novel sendiri siap mengikuti segala proses hukum yang ada agar perkaranya cepat usai," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi di Mabes Polri, Sabtu, 2 Mei 2015.

Jenderal Badrodin mengatakan status Novel bukanlah tahanan kota. Novel, ujar dia, ditangguhkan penahanannya sehingga masih bisa bekerja untuk KPK. "Kami tangguhkan karena KPK sudah berani menjamin. Saya hanya mengikuti kesepakatan yang kami buat dengan KPK," ucap Badrodin.

ISTMAN M.P. | PHESI ESTER JULIKAWATI

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

5 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

8 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

19 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

20 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

22 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya