TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menambah sejumlah hal dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/BER/mdn-mag/1969 tentang pengaturan pendirian tempat ibadah. Tiga hal yang menjadi dasar proses evaluasi adalah kebebasan beragama tetap dijamin, surat keputusan harus sesuai dengan undang-undang, dan diusahakan tidak menimbulkan multitafsir. "Jadi, SKB tetap dipertahankan tapi akan disempurnakan," kata Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni seusai rapat koordinasi Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kepala Polri di Kantor Departemen Dalam Negeri, Rabu (7/9).Ketika ditanya hal-hal teknis yang perlu disempurnakan dalam surat keputusan itu, Maftuh menolak menjelaskan lebih rinci. Yang jelas, kata dia, akhir September ini diharapkan pembicaraan masalah ini bisa selesai. "Nanti akan dibentuk tim,? tuturnya.Sebelum rapat koordinasi antarmenteri, Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf kepada wartawan mengatakan bahwa aturan pendirian tempat ibadah itu harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ia mengakui bahwa surat tersebut tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan sekarang. Raden Rachmadi