TEMPO Interaktif, Jakarta:DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meminta para elit politik di Jakarta untuk menyamakan persepsi dan mendukung langkah-langkah perdamaian sebagai implementasi nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia antara lain menyebut elit politik dimaksud adalah mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid Penyamaan persepsi ini, menurut Ketua DPRD Sayed Fuad Zakaria, supaya proses perdamaian yang tengah dilaksanakan itu betul-betul bisa sukses. "Karena beberapa hari ini ada elite-elite yang justru tidak mendukung atau tidak setuju MoU damai tersebut," kata Sayed, seusai bertemu Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Selasa (6/9).Ia menyatakan kondisi keamanan di Aceh saat ini berangsur membaik seiring diberikannya amnesti kepada para tahanan dan anggota GAM. Ini menumbuhkan kepercayaan dari pihak GAM. "Kepercayaan ini harus kita jaga, dan saya harap elit-elit ini jangan justru mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh suasana," katanya. Sayed menegaskan tidak ada yang perlu dikawatirkan dari isi nota kesepahaman, karena Aceh sudah final sebagai bagian dari NKRI. Saya kira isi MoU itu juga sudah jelas dalam konteks NKRI," katanya. Dimas Adityo