TEMPO.CO, Jakarta - - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Djaka Dwi Winarko mengatakan biaya perencanaan dan konsultasi tahap awal pembangunan gedung DPR mencapai sekitar Rp 124 miliar. Usulan biaya tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang ditetapkan Februari lalu.
"Kami masukkan di APBN-P untuk konsultasi dan pemetaan awal, bukan keseluruhan," kata Djaka saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 29 April 2015.
DPR kembali berencana membangun gedung baru setelah rencana pembangunan tahun 2011 dibatalkan. Saat itu, DPR mau membangun fasilitas mewah seperti kolam renang, spa, dan tempat fitness di Kompleks parlemen dengan total anggaran Rp 1,13 triliun. Tahun ini, DPR akan membangun museum, perpustakaan, research center, ruang anggota dewan dan stafnya dalam satu komplek khusus. Proyek tersebut diprogramkan selama hampir lima tahun.
Djaka mengatakan usulan pembangunan ini muncul sejak beberapa bulan lalu. Pimpinan DPR, kata dia, hendak membuat satu kompleks parlemen modern lengkap dengan museum seperti di luar negeri. "Mereka menyebutnya state collective memory. Perjalanan bangsa akan tercermin dalam fasilitas ini," kata Djaka.
Sejak beberapa pekan sebelum reses, Dewan berkonsultasi dengan akademisi dari Universitas Indonesia, dan Ikatan Arsitek Indonesia, serta akuntan publik. "Tim meninjau kondisi bangunan sekarang dibandingkan dengan kebutuhan supaya pembangunan tepat," kata Djaka.
Djaka mengatakan tim pengonsep pembangunan gedung diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Tim bernama Tim Reformasi Dewan tersebut akan mensosialisasikan pembangunan setelah rancangan lengkap. Menurut dia, DPR akan membuka proses lelang terbuka setelah konsep pembangunan lengkap. DPR belum menentukan lokasi pembangunan gedung itu.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar mengatakan Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga dan pemerintah terkait pembangunan gedung baru dewan. Rencananya, Sekretariat akan membuka proses lelang terbuka seusai masa reses dewan.
"Mungkin setelah reses, sebelum peletakkan batu pertama baru dibuka lelang secara terbuka," kata Hasrul saat dihubungi Tempo. Proyek ini, kata Hasrul telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Peletakkan batu pertama peresmian pembangunan akan digelar pada 16 Agustus 2015.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
7 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
8 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
9 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya