TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Perekonomian Alwi Shihab mengatakan, pemerintah membentuk tim pengawasan untuk memperlancar pencairan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak Maret lalu. Tim ini akan memantau titik-titik kemacetan pencairan dana dan mencarikan solusinya. "Kalau ada kemacetan, tim ini akan menyelesaikannya," kata Alwi kepada pers. Dana kompensasi akibat kenaikan BBM itu, lanjut dia, sebenarnya telah dicairkan ditingkat pusat. Namun diakui banyak pihak yang mengeluh belum memperoleh dana tersebut. Ia mencontohkan, ada dana untuk Puskesmas A, tapi dana itu belum diterimanya. "Karena ternyata Puskesmas itu tidak memiliki rekening, sehingga dana tidak bisa ditransfer," kata Alwi. Hal-hal sepele seperti ini, lanjut dia, kerap terjadi. Akibatnya, dana itu belum juga sampai kepada yang berhak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut dia, telah memerintahkan agar dana itu secepatnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, tim pengawasan ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, departemen Keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan kementerian BUMN. Kementerian BUMN diperlukan karena penyaluran ini melibatkan bank pelat merah seperti BRI dan jaringan PT Pos Indonesia. Budiriza