TEMPO Interaktif, Jakarta:Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, Romo Frans Magnis Suseno dan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menilai kasus penutupan gereja tidak terletak pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1/BER/mdn-mag/1969. Masalah intinya adalahnya adanya saling kecurigaan antara pemeluk Islam dan Kristen, kata Magnis kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan Rizieq, di Jalan Petamburan III Nomor 83, RT 002 RW 04, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, baik FPI maupun Magnis, yang didampingi beberapa perwakilan organisasi gereja, seperti Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), People Institute, dan Persekutuan Injil Indonesia (PII), mengungkapkan beberapa persoalan yang pernah terjadi. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi kasus rumah ibadah yang ditutup di Ciledug, Tangerang, Banten. Pada kasus itu, di Ciledug sendiri hanya ada dua tiga keluarga yang memeluk Katolik, kemudian rumahnya dijadikan tempat beribadah. Ternyata ketika dilakukan peribadatan, ada 8.000 orang jemaat yang datang. Jadi seolah-olah ada upaya kristenisasi. Saya tidak tahu dari mana mereka, kata Magnis. Dalam kesempatan itu, dia mengeluhkan sulitnya orang Kristen mendirikan gereja. Meski sudah belasan tahun, izin tak juga keluar meskipun sudah sesuai dengan SKB. FPI sendiri, kata Rizieq, berjanji akan menghormatinya. Ia menjamin anggota FPI di berbagai daerah siap menjaga gereja-gereja asal tidak bermasalah dari sisi perizinan. Mengenai SKB, dirinya mempersilahkan agama lain untuk memperjuangkan agar diubah. Namun dirinya juga menyatakan punya hak untuk memperjuangkan agar SKB tersebut tetap berlaku. Raden Rachmadi