Pimpinan KPK sementara berfoto bersama, di hadapan awak media seusai acara pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, 20 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua menilai panitia seleksi pimpinan KPK idealnya disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, ia mensyaratkan agar Presiden Joko Widodo memastikan independensi dan profesionalisme Menteri Hukum Yasonna Laoly dalam membentuk pansel KPK.
"Idealnya oleh Kementerian Hukum. Tapi kalau tak bisa menjamin profesionalisme ya lebih baik oleh Sekretaris Negara," kata Abdullah saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 April 2015.
Hingga saat ini, Kementerian Hukum belum membentuk pansel pimpinan KPK karena belum adanya keputusan presiden terkait lembaga otoritas penyeleksi dan penanggung jawab anggaran. Tahun ini, panitia seleksi komisioner Komisi Yudisial dan hakim Mahkamah Konstitusi digelar di Sekretariat Negara. Dahulu, panitia seleksi dan anggarannya ditangani Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Abdullah mengatakan berdasarkan pengalaman panitia seleksi pimpinan KPK angkatan pertama, yang memilih Taufiequrrachman Ruki, seluruh pansel dipilih oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, pada seleksi berikutnya sempat ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara karena saat itu Menteri Hukum Hamid Awaludin sedang terkena kasus hukum.
Pada seleksi berikutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Hukum Amir Syamsuddin sebagai Ketua Pansel. Abdullah memuji profesionalitas Amir. "Meski dia orang partai, dia membiarkan anggota pansel bebas bersuara dan tentukan keputusan," kata Abdullah.
Karena itu, ia meminta agar Jokowi bisa memastikan Menteri Hukum tak diintervensi siapapun jika diangkat sebagai Ketua Pansel KPK.
Pansel KPK, menurut Abdullah, harus memiliki kemampuan dan integritas melebihi calon-calon pimpinan KPK. Dengan begitu, panitia bisa menyeleksi calon lebih ketat. Kemudian, pansel menyerahkan hasil seleksi kepada presiden dan presiden menyerahkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon kepada Komisi Hukum DPR.
"Jadi presiden cuma pengirim ke DPR. Kalau ada proses politik di DPR, toh pansel sudah menentukan calon terbaik," kata dia.
