Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan menteri kabinet kerja saat berfoto bersama seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tak setuju jika Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Menurut Ruhut, waktu kerja enam bulan tak relevan dijadikan patokan penilaian kinerja kabinet.
"Tunggu dulu sampai masa kerja satu tahun," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa, 21 April 2015. Ruhut berharap Jokowi tak terpengaruh hasil poling poltracking dan Dana Reksa Institute yang menyatakan publik tak puas terhadap kinerja menteri di kabinet kerja.
Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini, sebagai presiden, Jokowi lebih tahu dan punya penilaian subjektif terhadap para pembantunya. Begitu juga kalau ada menteri yang kurang bagus kinerjanya, harus diberi wewejangan dan kesempatan untuk membuktikan kapabilitasnya.
Ruhut juga mengatakan keinginan reshuffle kabinet muncul di dalam kubu partai. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional yang akan condong ke Koalisi Indonesia Hebat, menurut Ruhut, berharap dapat memiliki wakil di kabinet.
Begitu juga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Para pembonceng, sabarlah dulu! duduk manis di kursi belakang," ujar Ruhut bergurau.
