TEMPO Interaktif, Jakarta: Muladi, yang dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional berjanji akan tetap kritis terhadap pemerintah dan Presiden Yudhoyono. Namun, "kekritisan itu relatif dan tergantung situasi". "Apakah terbuka atau tertutup tergantung situasi, kalau masalah sensitif, masukan kepada presiden harus tertutup," kata Muladi, seusai pelantikan oleh Presiden di Istana Negara, Selasa (30/8). Mantan Menteri Sekretaris Negara itu menggantikan Ermaya Suradinata.Selain pelantikan Muladi menjadi Gubernur Lemhanas, Presiden melantik Mayor Jenderal Muhammad Yasin sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Yasin adalah mantan bawahan Yudhoyono di kantor Menko Polkam, dan tim sukses Yudhoyono-Kalla pada pemilihan presiden tahun lalu.Menurut Muladi, kritik yang bisa dikemukakan secara terbuka kepada pemerintah maupun presiden dilakukan melalui seminar-seminar. Menteri Kehakiman kabinet terakhir Soeharto itu juga berniat menjadikan lembaganya "seksi". "Seksi artinya menarik, tidak hanya sebagai tempat rekrutmen kepemimpinan nasional, tetapi sebagai tempat pengkajian strategis pengembangan wawasan kebangsaan," katanya.Oleh sebab itu, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menerapkan konsep restrukturisasi agar Lemhanas lebih efisien dan efektif. Dalam waktu dekat pula ia akan melakukan kunjungan ke lembaga serupa di Amerika Serikat, Singapura, dan Australia.Ditanya apakah posisinya sebagai kader Golkar tidak akan mempengaruhi masukan lembaga ini ke Presiden, ia menyatakan: "Sampai saat ini saya merasa sebagai orang kampus. Jadi di mana saya berada, saya akan pertahankan kekritisan dan budaya akademik."Sementara itu Presiden Yudhoyono dalam pidato sambutannya berpesan kepada Muladi agar apa yang telah dicapai oleh Gubernur Lemhanas sebelumnya, Ermaya, dilanjutkan dan dikembangkan dengan lebih baik. "Kita ingin Indonesia memiliki lembaga pendidikan dan pengkajian yang strategis, yang tidak kalah dengan di luar negeri," kata Yudhoyono.Kepada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Presiden meminta agar bekerja secara penuh selama 24 jam guna memantau perkembangan dari Aceh sampai Papua. "Dalam hal keamanan dalam arti yang luas," ujarnya. Dimas