TEMPO.CO, Bangkalan - Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menolak Ujian Nasional diulang. Usul pengulangan pelaksanaan UN muncul setelah Kementerian Pendidikan menemukan 30 paket soal Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA bocor melalui Internet. "Sebaiknya tidak ada UN ulang," kata Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan Mondir Rofi'i, Jumat, 17 April 2015.

Menurut Mondir, jika UN diulang, maka akan merugikan siswa dan sekolah karena pengulangan butuh anggaran dan tenaga yang besar. Apalagi selama tiga hari pelaksanaan UN, di Bangkalan tidak ada indikasi kebocoran atau jual beli soal. "UN di Bangkalan lancar," ujar dia.

Untuk mencegah agar kebocoran soal UN bisa diminimalisir, Mondir yang juga menjabat Wakil Bupati Bangkalan menyarankan kepada Kementerian Pendidikan agar menyerahkan pembuatan materi soal Ujian Nasional kepada dinas pendidikan di masing-masing provinsi. "Kunci jawaban rawan bocor karena sistem pembuatan soalnya terpusat di Jakarta," katanya.

Sistem yang terpusat itu, kata dia, sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dengan menjual kunci jawaban. Cukup dengan mendapat satu lembar soal UN yang rahasia, pelaku bisa dengan mudah membuat kunci jawaban dan kemudian menyebarkannya ke seluruh Nusantara. "Karena soal UN dari Sabang sampai Merauke sama," ujar Mondir.

Kelemahan lain dari sistem Ujian Nasional yang terpusat, ucap Mondir, adalah sulitnya melakukan pengawasan karena cakupan wilayah terlalu luas. Berbeda jika pembuatan soal UN diserahkan ke provinsi. Soal pada satu provinsi akan berbeda dengan provinsi lainnya.

Hal ini, kata Mondir, akan membuat pelaku kejahatan sulit membuat bocoran Ujian Nasional. "Kalau dibuat provinsi, wilayah pengawasan UN oleh negara menjadi lebih sempit, lebih mudah dimonitor," katanya.

MUSTHOFA BISRI