Usai Uji Kelayakan, DPR Langsung Gelar Paripurna Badrodin  

Reporter

Kamis, 16 April 2015 14:47 WIB

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (kanan) berbincang dengan para Anggota Komisi III DPR di kediamannya di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Komisi III DPR memutuskan untuk lebih dulu mengunjungi kediaman Badrodin Haiti meski belum digelar rapat pleno internal. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat bakal menggelar sidang paripurna pengesahan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI sore ini, Kamis, 16 April 2015. Keputusan ini, kata Ketua Komisi Aziz Syamsuddin, agar tidak melebihi batas waktu 20 hari sejak surat presiden soal Kapolri diterima DPR, yaitu 20 April mendatang.

"Sebenarnya ini tidak dikebut paripurnanya, karena sudah dijadwalkan. Lagi pula ada penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika," kata Aziz seusai uji kelayakan dan kepatutan Badrodin di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 16 April 2015.

Aziz menuturkan Komisi hukum DPR masih memiliki beberapa agenda penting lain. "Besok Jumat dan Senin depan, kita harus membahas Perpu KPK," ucap anggota Fraksi Partai Golkar tersebut. "Jadi soal Kapolri dibereskan dulu."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan sidang paripurna digelar sore ini pukul 15.00 WIB. Menurut Fadli, Indonesia membutuhkan Kapolri definitif. "Bahkan, kalau bisa, besok segera dilantik presiden," ujarnya.

Agenda sidang paripurna, tutur Fadli, hanya mengesahkan Badrodin sebagai Kapolri. "Setelah itu, kami langsung kirim surat ke presiden untuk menyatakan persetujuan kami."

Setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan selama dua jam lebih, Badrodin disetujui Komisi Hukum DPR menjadi Kapolri. Pengesahan ini bahkan dilakukan tanpa rapat pleno terlebih dahulu layaknya uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi Hukum.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya