TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh fraksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengisyaratkan bakal meloloskan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI. Fraksi-fraksi setuju untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin hari ini, 16 April 2015.
"Semua sudah setuju dalam pertemuan prates. Tak ada masalah lagi," kata Arsul Sani, anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Rabu, 15 April 2015.
Ruhut Sitompul, anggota Komisi Hukum dari Demokrat, mengatakan calon Kapolri sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ikut berperan dalam memuluskan langkah Badrodin. "Dengan legowo-nya BG tak lagi mempermasalahkan ini di depan publik. Maka hal itu memperlancar Badrodin sebagai Kapolri," kata dia.
Adapun Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan tak ada persoalan hukum yang membelit Badrodin. "Setelah mendengar pandangan KPK, PPATK, dan Kompolnas, tak ada lagi alasan untuk tidak menyetujui Badrodin sebagai Kapolri," tuturnya.
Meski demikian, sejumlah anggota fraksi masih mempermasalahkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang belum dicabut. "Budi Gunawan sudah disahkan dalam rapat paripurna, jadi harus dicabut pula pengesahannya sebagai calon Kapolri melalui rapat paripurna," kata anggota Komisi Hukum dari Golkar, John Kennedy Azis.
Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin mengatakan komisi masih akan membahas mekanisme pengesahan Badrodin Haiti sebagai Kapolri dalam rapat paripurna mendatang. Namun, kata dia, hal itu bukan penghalang bagi Badrodin untuk menjadi Kapolri. "Kalau itu sudah clear, seluruh fraksi sepakat menjalankan fit and proper test ini. Tinggal mekanisme paripurna nanti saja," katanya.
INDRI MAULIDAR | PRIHANDOKO | SINGGIH SOARES
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
10 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
10 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
11 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya