Badrodin: Wakapolri Tergantung Dewan Jabatan  

Reporter

Rabu, 15 April 2015 14:28 WIB

Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti meninjau langsung ke lokasi ledakan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 8 April 2015. Badrodin menduga benda yang meledak itu adalah bom rakitan dan dirinya belum bisa menyimpulkan kaitan ledakan ini dengan tindak terorisme. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti enggan berkomentar ihwal wacana menjadikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon Kapolri sebelumnya, sebagai Wakil Kepala Kepolisian.

Menurut Badrodin, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, posisi Wakil Kapolri akan diputuskan melalui mekanisme internal Korps Bhayangkara. "Nanti ada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi yang saya pimpin dan terdiri atas beberapa perwira tinggi Polri," kata Badrodin, di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 15 April 2015.

Badrodin mengatakan Dewan Jabatan nantinya akan menggelar rapat untuk memutuskan perwira tinggi yang diajukan menjadi calon Wakil Kapolri. "Hasilnya diajukan ke Presiden," ujar Badrodin.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat hari ini berencana mendatangi kediaman Badrodin dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri. Besok Badrodin akan menjalani uji kelayakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Undangannya sudah saya terima," ujar Badrodin. Ia mengatakan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan itu.

"Visi misi dan program prioritas kami siapkan untuk bisa kami laksanakan pada 2015 dan 2016," ucap Badrodin, tanpa merinci program yang akan ia paparkan. "Nanti akan didalami anggota DPR melalui tanya jawab."

Adapun pencalonan Badrodin sebagai Kepala Polri merupakan buntut dari penetapan tersangka terhadap calon Kapolri sebelumnya, Budi Gunawan. Meski lolos uji kelayakan di Dewan, Budi tak kunjung dilantik oleh Presiden Jokowi. Jokowi kemudian batal melantik Budi dan mencalonkan Badrodin.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

14 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya