Pengamat Nilai Interpelasi Atas MoU Ri-GAM Tak Perlu
Reporter
Editor
Kamis, 25 Agustus 2005 18:11 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universias Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menilai rencana beberapa anggota DPR mengajukan hak interpelasi atas ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) RI-GAM tak perlu dilakukan. Sebab yang terpenting adalah akuntabilitas publik dalam pelaksanaan nota tersebut. MoU sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Yang penting sekarang adalah implementasi dari MoU itu sendiri, kata Juwana kepada Tempo. Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya memberi tafsiran atas Nota Kesepahaman (MoU) RI-GAM pada tim Aceh Monitoring Mission (AMM). Sebab banyak terjadi multitafsir atas MoU yang sudah ditandatangani itu. "Sehingga jika nanti ke depannya ada sengketa paling tidak mereka sudah tahu," kata Juwana kepada Tempo, Kamis (25/8).Tafsiran yang dimaksud Juwana, bentuknya tidak usah memorandum, melainkan berbentuk surat yang menyatakan posisi pemerintah Indonesia atas MoU RI-GAM. Fanny Febiana
