NasDem Bingung Koalisi Non-Pemerintah Dukung Jokowi  

Reporter

Sabtu, 11 April 2015 14:42 WIB

Sejumlah pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan keterangan kepada media usai menggelar pertemuan tertutup di Bakrie Tower, Jakarta, 29 Januari 2015. Pertemuan ini digelar pasca-pertemuan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Jokowi, di Istana Bogor. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat Jhonny G. Plate menilai ada keanehan dengan sistem politik akhir-akhir ini. Partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014 lalu kini justru dipersepsikan sebagai penentang pemerintah.

"Sementara partai koalisi non-pemerintah malah memberikan dukungan penuh selama lima tahun," kata Jhonny dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, pada Sabtu, 11 April 2015. "Yang mulanya tak mendukung kini malah jadi pendukung."

Menyadur Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Johnny mengingatkan Jokowi akan adanya penumpang gelap yang menunggu di tikungan. "Yang nikung itu biasanya lawan, bukan kawan," ujar dia.

Yang bahaya itu, menurut Jhonny, adalah lawan yang berubah menjadi kawan yang baik. "Bahaya kalau mereka ini ternyata memakai topeng."

Peneliti Center for Strategic and International (CSIS) Philips Vermonte menilai koalisi antara Koalisi Indonesia Hebat pro-pemerintah dan Koalisi Merah Putih non-pemerintah tak solid dan langgeng. Musababnya, antar koalisi beda kepentingan. "Ini fatamorgana karena diembuskan terus-menerus."

Vermonte menyarankan agar Jokowi memperbaiki pola komunikasi dengan PDI Perjuangan. Alasannya, Jokowi mendapat dukungan dari partai banteng dalam karier politiknya. "Jokowi jangan beralih koalisi," ujarnya.

PDI Perjuangan, menurut Vermonte, juga berkepentingan terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau pemerintahan Jokowi biasa saja atau tak sukses, yang rugi juga PDI Perjuangan.

Vermonte mengatakan pemerintahan Jokowi, bagaimana pun, adalah wajah dari partai banteng. "Kalau gagal, PDI Perjuangan akan dihukum masyarakat pada 2019 dan momen pilkada."

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya