Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo, saat mengikuti pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 9 April 2015. Agenda Kongres PDI Perjuangan tersebut untuk menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 dan akan berlangsung dari tanggal 8-12 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Denpasar - Koalisi LSM menilai, pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merupakan pengungkapan kegundahan secara vulgar atas hubungannya dengan Presien Joko Widodo. Selama 6 bulan pemerintahan Presiden Jokowi, peran PDI Perjuangan tersingkirkan oleh kekuatan politik yang lain.
Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia menyebut, dua kekuatan yang bersaing dengan PDI Perjuangan adalah koalisi Surya Paloh dan Jusuf Kalla serta koalisi 4 sekawan, yakni Rini Soemarno, Andi Wijayanto, Hendropriyono serta Luhut Panjaitan. "Kelihatan sekali komunikasi politik Megawati dengan Jokowi kurang baik. Mestinya soal ini bisa dibicarakan secara tertutup," ujarnya, Jumat, 10 April 2015 di sela-sela arena Kongres PDI Perjuangan di Bali.
Dalam konteks itu, Ray menyarankan Jokowi dan Megawati untuk berpegang pada cita-cita awal ketika akan memegang pemerintahan. Yakni, menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. "Seperti terlihat pada kasus Budi Gunawan di mana komitmen untuk pemberantasan korupsi kelihatan melemah dan Jokowi tak kuasa mengatasi pengaruh pihak yang lain," kata Ray.
Sementara itu, Megawati dan PDI Perjuangan juga kelihatan kurang mendukung kebijakan Jokowi dalam mengatasi masalah Budi Gunawan. "Kelihatannya Jokowi itu seperti orang yang berada di luar partai," ujarnya.
Tokoh lain, Romo Benny Susetyo, menegaskan pidato Megawati ibarat seorang ibu yang menjewer anaknya untuk kembali ke jalan ideologi. Yakni, ideologi Trisakti yang telah diterjemahkan dalam program Nawacita. Sekarang ini telah kelihatan, kehidupan rakyat menjadi makin sulit dengan harga-harga yang makin mahal.
Jokowi, kata Benny, mestinya fokus pada isu-isu utama yang terkait dengan kepentingan rakyat, yakni masalah kedaulatan pangan dan dan kedaulatan energi. "Jangan lagi terlalu banyak blusukan dan ingin menyelesaikan banyak masalah. Fokus dulu ke persoalan-persoalan utama," kata Benny.
Jokowi, Benny menambahkan, harus berani untuk mengganti para menteri yang sudah jelas memiliki perbedaan ideologis atau tidak memiliki kapabilitas dalam bidangnya.
