Begini Kronologi KPK Menangkap Politikus PDIP

Reporter

Jumat, 10 April 2015 13:09 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara Johan Budi mengatakan timnya telah mencokok tiga orang dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 9 April 2015. "Setelah sejenak KPK tidak speed-up, maka sekarang waktunya KPK untuk kembali speed-up," ujar Johan di kantornya, Jumat, 10 April 2015.

Tiga orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan lembaga antirasuah adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adriansyah, pengusaha Andrew H., dan perantara suap Agung Kusniadi.

Menurut Johan, timnya menangkap Adriansyah dan Agung di salah satu hotel di Sanur, Bali, pada pukul 18.45 WITA. Adriansyah merupakan bekas Bupati Tanah Laut yang sekarang menjabat Anggota Komisi IV DPR. Adriansyah di Bali untuk mengikuti Kongres PDIP. Dia merupakan Ketua PDIP Kalimantan Selatan.

"Keduanya saat itu diduga melakukan transaksi," ujar Johan. Di lokasi penangkapan, penyidik menemukan duit dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah. "Jumlah persisnya tentu masih belum dapat dari penyidik."

Meski Adriansyah menghadiri Kongres PDIP, transaksi dugaan suap ini terkait pemberian izin di sebuah lokasi di Kalimantan. "Terkait SIUP," kata Johan.

Satu jam setelah penangkapan Adriansyah dan Agung, atau tepatnya pukul 18.49 WIB, Johan mengatakan penyidik menangkap Andrew H. di salah satu kawasan hotel di Senayan, Jakarta.

Andrew pun langsung digelandang ke KPK. Sedangkan Agung dan Adriansyah tiba di gedung komisi antirasuah sekitar pukul 10.30 WIB. "Saat ini ketiganya dilakukan pemeriksaan secara intensif," ujarnya.

Menurut Johan, status ketiganya masih terperiksa. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menaikkan status mereka ke tingkat penyidikan.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

11 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

1 hari lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

1 hari lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya