Anggota DPR Adu Jotos, Fadli Zon: Tak Bisa Ditoleransi

Reporter

Kamis, 9 April 2015 12:38 WIB

(ki-ka) Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Harry Susetyo Nugroho, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo, Menkumham Yasonna H Laoly, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Mensos Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan tak bisa menoleransi peristiwa adu jotos dua anggota Dewan. Menurut Fadli, kejadian itu tak mencerminkan sikap kedewanan.

"Apa pun kronologi kejadiannya, saya kira itu tidak bisa ditoleransi-lah," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 9 April 2015.

Sebelumnya, aksi pemukulan terjadi di sela-sela rapat kerja antara Komisi Energi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rabu malam, 8 April 2015. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mustofa Assegaf, memukul Wakil Ketua Komisi Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat.

Awalnya Mustofa terlibat debat dengan Mulyadi di ruang rapat karena kesal dibatasi waktu berbicara saat memberikan pendapat dalam rapat itu. Cekcok berlanjut saat Mulyadi—yang menjadi pemimpin rapat—izin ke toilet. Rapat bahkan dihentikan sementara karena ricuh di toilet terdengar hingga ruang rapat.

Fadli mengatakan masalah ini harus segera dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Ini sangat memprihatinkan," tuturnya. "Saya kira setiap anggota Dewan pasti tahu bahwa boleh saja berdebat dan berargumentasi sekeras-kerasnya, tapi tidak boleh ada yang adu fisik."

Kejadian ini, kata Fadli, harus diselesaikan secara damai di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kronologi kejadian hingga sanksinya baru bisa diperjelas secara resmi dalam rapat MKD.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

15 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

16 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya