TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta memulai pengerjaan pasar darurat untuk pedagang Pasar Klewer, yang terbakar pada akhir tahun lalu, Senin, 6 April 2015. Pasar darurat tersebut menempati Alun-alun Utara milik Keraton Kasunanan Surakarta.

Peletakan batu pertama untuk menandai dimulainya pembangunan itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Acara tersebut juga diisi dengan pembacaan maklumat oleh Raja Keraton Surakarta Paku Buwono XIII perihal izin penggunaan Alun-alun Utara.

Rudyatmo mengatakan pembangunan pasar darurat itu didahului dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta. "Pemerintah menyewa Alun-alun selama dua tahun," katanya.

Biaya sewa alun-alun itu sebesar Rp 5 miliar untuk penggunaan selama dua tahun. Rudyatmo berujar, kompensasi itu diserahkan kepada Paku Buwono XIII untuk keperluan Keraton.

Rudyatmo menyebutkan pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik internal Keraton. Dia menganggap pihak yang paling berhak menerima uang kompensasi tersebut adalah Paku Buwono XIII sebagai penguasa Keraton. "Ada dasar hukumnya berupa Ketetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1988," katanya.

Pembangunan pasar darurat bagi pedagang Pasar Klewer diperkirakan memakan waktu tiga bulan. Dana pembangunan yang mencapai Rp 23 miliar berasal dari anggaran Pemerintah Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta tanggung jawab sosial sejumlah perusahaan.

Pemerintah menyiapkan 1.300 kios serta 864 los di pasar darurat itu. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah pedagang yang kehilangan tempat saat musibah kebakaran terjadi pada akhir 2014.

Pengacara Paku Buwono XIII, Ferry Firman Nurwahyu, mengatakan Keraton juga ikut berduka atas musibah itu. Kedukaan itu ditunjukkan dengan kerelaan Keraton atas penggunaan alun-alunnya sebagai lokasi pembangunan pasar darurat.

Menurut dia, Paku Buwono XIII juga meminta seluruh kerabat Keraton serta para abdi dalem ikut mendukung pembangunan pasar darurat itu agar perekonomian di Surakarta bisa tetap berjalan. Pihaknya berharap tidak ada pihak yang mengganggu pembangunan tersebut. "Untuk masalah keamanan, kami serahkan kepada pemerintah," katanya.

AHMAD RAFIQ