TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, akan menggunakan sistem elektronik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat pada pembahasan APBD Perubahan 2015. "Kita akan meng-elektronikkan seluruh proses anggaran, mulai dari perencanaan sampai pembangunan," kata dia selepas membuka Musrenbang Provinsi Jawa Barat untuk membahas perencanaan anggaran 2016 di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Gubernur dengan sapaan Aher itu mengklaim, semua daerah di Jawa Barat siap mengikuti pembahasan Musrenbang yang akan memanfaatkan sistem virtual. Dia beralasan, pemerintah Jawa Barat sudah terbiasa dengna sejumlah sistem elektronik dalam pengelolaan pemerintahan. "Kita sudah juara e-Govt tiga tahun berturut-turut," kata dia. "Orang Jawa Barat cerdas-cedas, bisa. Ini bukan teknologi tinggi, biasa."

Aher mengatakan, sengaja memulai proses Musrenbang dengan sistem elektronik ini, salah satunya untuk menghemat biaya. "Kami ingin perencanaan pun dengan sistem elektronik, sehingga tidak harus hadir tatap muka," kata dia. "Menghemat dong, orang Cirebon tidak perlu ke Bandung."

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan, sitem e-Musrenbang itu rencananya bakal dipakai tahun depan. "Tapi Pak Gubernur minta sekarang saja," kata dia di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Deny mengungkapkan, penggunaan e-Musrenbang dalam pembahasan APBD Murni malah bisa mengundang masalah. Dia beralasan, ada sejumlah aturan yang mewajibkan Musrenbang untuk membahas anggaran murni seperti yang dilakukan saat ini dengan menggelar rapat raksasa dan temu muka. "Kalau saya ganti virtual Musrenbang, malah menyalahi aturan," kata dia.

Menurut Deny, sengaja menggunakan Musrenbang elektronik dalam pembahasan APBD Perubahan karena tidak ada aturan yang mengatur tata cara penyusunan anggarna Perubahan. "Di Indonesia ini begitu ada aturan harus dikerjakan, mengerjakan yang gak ada dalam aturan, belum tentu boleh, tapi ini ijtihad," kata dia.

Deny mengatakan, penggunaan Musrenbang sesungguhnya tidak dikenal dalam pembahasan perubahan. Yang wajibnya, hanya menyuusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menyusun rencana anggaran perubahan yang akan dibahas bersama DPRD. "Cuma RKPD (anggaran) munri harus lewat Musrenbang," kata dia.

Menurut Deny, ada sejumlah alasan sengaja Jawa Barat nekat melaksanakan Musrenbang elektronik. Tidak hanya soal menghemat anggaran, pemerintah provinsi bisa mempercepat pembahasan anggaran Perubahan. Sebelumnya pembahasan APBD Perubahan start Juni, tahun ini akan dimjulai April di minggu kedua. "Lebih cepat dua bulan," kata dia.

Deny mengatakan, hanya saja pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD Jawa Barat, harus menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK yang dijadwalkan paling cepat pada bulan Juni. Dengan percepatan APBD Perubahan itu, pemerintah provinsi bak memiliki dua kali APBD dalam setahun.

Dia beralasan, percepatan APBD Perubahan itu menyisakan waktu lima bulan hingga akhir tahun anggaran. "Kami bisa melakukan pembangunan seakan-akan ada dua APBD, karena masih sisa lima bulanan sehingga masih tender. Kalau yang biasa di November pengesahannya sehingga sudah gak bisa, paling hanya Bansos dan Hibah," kata dia.

Deny mengatakan, sistem Murenbang elektronik juga sudah siap. Dia menamai sistem itu Virtual Musrenbang Provinsi yagn disingkatnya VMUSP. "Kami menggunakan software Virtual Meeting, untuk rapat sehingga ada gambar dan suara," kata dia.

Menurut Deny, sentral sistem Musrenbang elektronik ditempatkan di kantornya. Lewat sistem virtual meeting itu, bisa dilakukan rapat serempak oleh 60 peserta. Tiap kabupaten/kota dimodali dengan IP-Adress khusus, serta server terpusat ditaruh di Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat. "Bedanya dengan Skypee itu servernya di Amerika, kalau ini servernya ada di kita, jadi pembicaraan di sistem ini terekam dalam server," kata dia. "Kabupaten/kota di Jawa Barat ada 27, nanti gubernur jadi moderatornya, menyatakan ini itu, terus dibuka dialog. Itu saja sebetulnya. Ini jadi hemat, gak perlu sewa hotel, mobilisasi orang, gak ada," kata dia.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama memastikan segera menerapkan Musrenbang elektronik mulai tahun ini untuk membahas perencanaan anggarannya tahun 2016. Pelaksanaan e-Musrenbang itu masih satu alur dengan gerakan transparansi di tubuh pemerintahan DKI.

AHMAD FIKRI