Saran Bibit Agar Kasus Samad-BW KPK Tak Terulang

Reporter

Selasa, 31 Maret 2015 04:18 WIB

Bibit Samad Riyanto. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Banyuwangi - Bekas komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto, mengatakan pemilihan komisioner KPK ke depannya harus lebih ketat. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan komisioner KPK dilaporkan karena kasus tertentu, seperti yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

“Pemilihan komisioner KPK harus lebih steril,” kata Bibit seusai pengukuhan DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin, 30 Maret 2015.

Bibit menjelaskan, salah satu cara untuk mendapatkan tokoh yang steril adalah dengan mengajak peran serta masyarakat seluas-luasnya. Tujuannya, agar tidak muncul laporan masyarakat pada belakang hari seperti yang terjadi saat ini.

Bibit yakin Indonesia masih memiliki stok sosok-sosok bersih yang layak menjadi komisioner KPK, termasuk di tubuh Polri.

Bibit dan Chandra Hamzah pernah ditahan di Mabes Polri pad 2009 karena dituding melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Bibit yakin saat ini KPK tidak akan maksimal melakukan upaya pemberantasan korupsi. Ini seperti yang terjadi pada 2009, saat Bibit dan Chandra dikriminalkan selama dua tahun. “Empat tahun jabatan saya di KPK, dua tahunnya dikriminalkan, jadi tidak bisa maksimal,” ucap Bibit.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad menjadi tersangka dalam dua kasus yang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pertama, Samad diduga memalsukan dokumen kependudukan. Kedua, Samad ditengarai menyalahgunakan wewenang semasa menjabat Ketua KPK.

Sedangkan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto menjadi tersangka karena diduga telah menyuruh orang memberi kesaksian palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

3 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya