TEMPO Interaktif, Jakarta:Tentara Nasional Indonesia tidak khawatir dengan dibentuknya pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebab dalam menjalankan operasinya, anggota TNI diperlengkapi perangkat, seperti buku saku tentang HAM dan pelaksanaan tugas polisional tentara. Melalui perangkat ini, setiap prajurit TNI tahu bagaimana cara bertempur yang benar."Kenapa harus khawatir? Itu (penegakan HAM) bukan suatu hal yang harus ditakuti, tapi harus ditegakkan bersama," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kohirin Suganda Saputra kepada Tempo, Selasa (16/8). Selain itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga sudah melakukan penegakan hukum terhadap kesalahan prajurit yang beroperasi saat Darurat Militer (Darmil) I, II, dan Darurat Sipil (Darsip) I, II.Kesalahan operasi yang dimaksud adalah kesalahan prosedur dan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota TNI. "Di sini terlihat, jangankan pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran hukum yang biasa pun kami tindak," ujar Kohirin.Menurut Kohirin, sejak Darmil I, II, dan Darsip I, II, tidak pernah terjadi pelanggaran HAM oleh anggota TNI. "Seingat saya tidak pernah. Kalau saat diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM), mungkin terjadi," ujarnya. Mengenai perbedaan persepsi antara pemerintah RI dan GAM berkaitan masa berlaku surut pelanggaran yang akan diajukan ke pengadilan HAM, ia hanya berkomentar, "TNI akan ikut apa yang dikatakan pemerintah yang sudah mempertimbangkan hal yang terbaik ke depan."GAM menganggap pengadilan HAM ini berlaku surut atau retroaktif sedangkan Indonesia menganggap pengadilan ini hanya akan mengadili pelanggaran HAM yang terjadi pascakesepakatan damai. Fanny Febiana