TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Meutya Hafid, meminta koleganya tak membawa persoalan internal partai ke sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Meutya, seharusnya anggota Fraksi Partai Golkar tak dipaksa memilih menjadi bagian dari kubu Aburizal Bakrie atau Agung Laksono.
"Permasalahan ini sudah membuat kader Golkar khawatir," kata Meutya, Senin, 23 Maret 2015.
Dia menuturkan tak elegan membawa persoalan ini ke paripurna. Menurut dia, mayoritas anggota Fraksi Golkar taat pada asas dan garis partai. "Tidak pada perseorangan atau sosok," ujarnya.
Hari ini, Dewan kembali sidang setelah menjalani reses selama satu bulan. Sebelumnya, sejumlah politikus Golkar dari kubu Agung Laksono akan membawa persoalan mereka ke sidang paripurna terkait dengan rencana rotasi kepemimpinan Fraksi Golkar.
Meutya mengatakan seharusnya sidang paripurna tak dijadikan ajang pertengkaran antarkader Golkar.
Meutya mengaku tak ingin terlibat jauh dalam polemik kepengurusan yang melibatkan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Menurut dia, seharusnya kader Golkar mengikuti garis partai yang memiliki dasar hukum. "Kami masuk politik untuk bekerja, bukan bekerja untuk berpolitik," ucapnya.
Menurut anggota Komisi Pertahanan ini, Mahkamah Partai Golkar sudah memberikan waktu transisi hingga 2016. Dia menyarankan pihak-pihak yang bertikai saat ini tak lagi maju dalam Munas Golkar mendatang. "Biarkan kader muda yang maju, sehingga mendorong regenerasi di Golkar," kata Meutya.
