Empat Tuntutan Alumnus UI terhadap Jokowi, Apa Saja?  

Reporter

Jumat, 20 Maret 2015 16:20 WIB

Pengunjukrasa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (Mars) Sulsel, berunjukrasa di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Februari 2015. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri serta mereka menolak putusan PN Jakarta Selatan. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia menggelar Rapat Akbar Gerakan Antikorupsi Nasional di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. Ketua Ikatan Alumni UI (Iluni) Chandra Motik mengatakan rapat ini mengusung empat tuntutan utama terhadap pemerintahan Joko Widodo.

"Berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan amanat reformasi dan TAP MPR 1998," kata Chandra di kampus UI Salemba, Jumat, 20 Maret 2015. Tiga tuntutan lain adalah perkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, reformasi Polri dan lembaga peradilan, pembersihan demokrasi dari oligarki, serta turunkan harga dengan membasmi mafia.

Menurut Chandra, sejak gerakan di KPK pada 18 Februari 2015 lalu, Iluni kemudian menggagas Gerakan Kolaborasi Antikorupsi bersama alumnus dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Gerakan antikorupsi lintas almamater perguruan tinggi ini merupakan kerja sama lintas kampus yang melibatkan alumnus dan sivitas akademika, seperti ITB, IPB, ITS, Unpad, dan UGM.

Chandra menuturkan antikorupsi menjadi ruh perjuangan karena merupakan persoalan besar dan mendasar yang harus diatasi untuk menyelamatkan Indonesia. Karena itu, ucap dia, tuntutan memperkuat KPK menjadi simbol perlawanan terhadap koruptor yang sekarang menggunakan hukum secara semena-mena untuk melemahkan KPK. Menurut Chandra, gerakan kerja lintas kampus ini menggunakan jalur damai, elegan yang konstitusional.

Kegiatan ini dimulai dengan orasi dari perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan alumni, aksi teatrikal, dan musikalisasi puisi oleh mahasiswa. Acara puncak akan diisi orasi tokoh nasional dan perwakilan perguruan tinggi serta deklarasi bersama. Dalam aksi ini, Iluni dan BEM UI menyediakan sebuah kotak surat dan surat raksasa untuk Presiden Joko Widodo, KPK, dan Polri.

Tokoh-tokoh yang sudah hadir adalah Ketua KPK nonaktif Abraham Samad, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, dan anggota Tim 9, Imam Prasodjo. Rencananya, hadir pula Taufiq Ismail, Bambang Widodo Umar, dan Butet Kartaredjasa.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

12 hari lalu

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW, merespons putusan MK yang menolak permohonan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

12 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

12 hari lalu

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan hadir dalam sidang putusan MK soal sengketa pilpres atau PHPU. Apa alasan kehadirannya?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

12 hari lalu

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

Pagi ini, Senin, 22 April 2024 putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 atau PHPU akan dibacakan. "Ada kejutan," kata Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

16 hari lalu

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

28 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Saling Singgung Status Tersangka di Sidang Sengketa Hasil Pilpres

29 hari lalu

Saling Singgung Status Tersangka di Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Saling singgung soal status tersangka mewarnai jalannya sidang sengketa pilpres di MK. Bagaimana peristiwanya?

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Eddy Hiariej Jadi Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Diprotes BW hingga Tinggalkan Ruang Sidang

29 hari lalu

Sederet Fakta Eddy Hiariej Jadi Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Diprotes BW hingga Tinggalkan Ruang Sidang

Sidang sengketa pilpres di MK diwarnai aksi walkout dari BW saat Eddy Hiariej menjadi ahli kubu Prabowo-Gibran. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Saat Yusril Singgung Balik Status Bambang Widjojanto di Sidang MK

30 hari lalu

Saat Yusril Singgung Balik Status Bambang Widjojanto di Sidang MK

Yusril Ihza Mahendra merespons Bambang Widjojanto alias BW yang mempertanyakan status ahli paslon 02 Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Eddy Hiariej Sebut Pembunuhan Karakter Saat BW Walk Out di Sidang MK

30 hari lalu

Eddy Hiariej Sebut Pembunuhan Karakter Saat BW Walk Out di Sidang MK

Ahli Prabowo-Gibran Eddy Hiariej menjelaskan tudingan soal tersangka kasus dugaan korupsi yang diungkapkan Tim Hukum AMIN Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya