TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda menyatakan, penandatangan perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki adalah titik awal dari terwujudnya perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI. Dunia internasional, banyak yang memberikan pujian dan dukungan atas terwujudnya perjanjian damai tersebut. "Kita berharap perjanjian damai yang ditandatangani nanti adalah perdamaian sejati sehingga kedua belah pihak tidak ada lagi yang melanggar perjanjian itu. Tapi jika ada yang melanggar, tentu akan sia-sia saja. Yang jelas bagi pemerintah, Aceh merupakan bagian integral dari NKRI,"kata Hassan Wirajuda di Yogyakarta.Pemerintah telah menunjuk Menteri Hukum dan hak asasi manusia, Hamid Awaluddin sebagai wakil pemerintah untuk menandatangani perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, 15 Agustus nanti. Hamid, akan didampingi sejumlah rombongan yang kemungkinan juga akan melibatkan kalangan DPR RI.Perjanjian damai dengan GAM telah terekam dalam nota kesepahaman antara pemerintah dengan GAM. Nota tersebut meliputi kesekatan GAM tentang penyelesaian konflik dalam bingkai NKRI, berdasar Undang-undang Dasar RI dan pemberlakukan otonomi khusus yang sebenarnya sudah mulai berjalan.Menurut Hassan, persoalan Aceh yang terjadi sejak 1970-an, selama ini memang menjadi ganjalan dalam diplomasi luar negeri. Meski dunia internasional mengakui Aceh sebagai wilayah NKRI, namun persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh sering menimbulkan persoalan tersendiri.Dengan ditandatanganinya perjanjian damai nanti, menurut Menlu, secara berangsur-angsur TNI/Polri non-organik di Acek akan ditarik. Sedangkan mulai 1 September hingga November, GAM akan menyerahkan senjata-senjatanya untuk dimusnahkan oleh tim monitoring Aceh. "Yang jelas, dunia luar menyambut baik konflik yang sangat kronis itu ternyata dapat diselesaikan melalui dialog. Dunia luar juga menghargai bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Dan saya yakin, musibah besar tsunami kemarin telah menyadarkan kedua belah pihak untuk menghentikan konflik,"kata Hassan.Syaiful Amin