TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Koalisi Merah Putih--pendukung Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden 2014--menilai pemerintah tak netral dalam menyikapi konflik internal partai politik. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Abubakar Al-Habsyi mengatakan pemerintah terlalu mengintervensi parpol yang bertikai.

"Tugas pemerintah itu seharusnya hanya sebagai administrator," kata Abubakar dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 14 Maret 2015. "Kalau yang sekarang sudah sampai ke intervensi."

Abubakar menilai pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, terlalu proaktif. Yasonna, kata dia, langsung mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy beberapa jam setelah Romahurmuziy dilantik dalam Musyawarah Nasional PPP di Surabaya.

Selain itu, menurut dia, Yasonna menyuruh kubu Agung Laksono segera mengirimkan nama pengurus Partai Golkar. "Administrator itu kini menjadi pemain," kata Abubakar.

Senada, Ketua DPP PPP versi Djan Faridz, Ahmad Ghazali Harahap, menilai Yasonna menggunakan cara-cara Orde Baru untuk menjinakkan partai. Di Golkar, kata Ghazali, Yasonna mengklaim hanya meneruskan apa yang telah diputuskan Mahkamah Partai--sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Namun, kata dia, saat menghadapi konflik PPP, pemerintah mengabaikan rekomendasi mahkamah partai Ka'bah. "Yasonna menetapkan standar ganda," katanya dalam acara yang sama. "Bagaimana ini tak dinamakan intervensi?"

Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, menampik anggapan bahwa pemerintah ikut bermain dalam konflik internal partainya. Menurut dia, Yasonna hanya meneruskan apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Partai Golkar, yang memenangkan kubu Munas Ancol. "Negara sudah berjalan sesuai dengan relnya," katanya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN