Apa Penyebab KPK Jadi Loyo?

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 10 Maret 2015 06:18 WIB

Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain mengantarkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (tengah) yang hendak meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, 3 Februari 2015. Bambang Widjojanto akan penuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat antikorupsi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, menilai Taufiequrrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji menjadi orang yang sengaja dipilih Presiden Joko Widodo untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keduanya kini menjadi Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK yang bersifat sementara. "KPK kini bukan cuma loyo, tapi memang sengaja dirontokkan dari dalam dengan mengirimkan 'kuda troya' lewat penunjukkan keduanya," kata Julius saat dihubungi, Senin, 9 Maret 2015.

Menurut Julius, nuansa politis sangat kuat kepada Ruki dan Indrianto. Dia mengatakan, mereka bahkan punya rekam jejak menjadi pembela koruptor. "Saat ini, KPK bukan hanya melempem tapi sudah diokupasi secara struktural oleh kepentingan politik," ujar dia.

Ruki dan Indriyanto dinilai dekat dengan politikus. Sejak mereka menjadi pimpinan KPK, komisi antirasuah itu jarang terlihat mengurus kasus korupsi besar seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan kasus Century.

Ruki dan Indriyanto adalah "orang luar KPK" yang ditunjuk Jokowi untuk memimpin KPK. Penunjukkan itu sekaligus memberikan status nonaktif terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Jokowi menunjuk satu nama lagi, yaitu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo, untuk mengisi kursi Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang masa jabatannya habis.

Langkah Jokowi itu merupakan lanjutan setelah Abraham dan Bambang dijadikan tersangka. Keduanya dibidik polisi setelah KPK menetapkan bekas calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka perkara gratifikasi dan suap.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

11 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

12 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya