Pembangunan Kawasan Tertinggal Butuh Rp 20 Triliun

Reporter

Editor

Kamis, 4 Agustus 2005 03:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Syaifullah Yusuf menyatakan diperlukan dana sebesar Rp 20 Triliun per tahun untuk mempercepat pembangunan kawasan tertinggal Indonesia. "Sebanyak 58 persennya untuk pembangunan infrasruktur, lainnya untuk pemberian modal usaha dan pengembangan sumber daya manusia,"kata Syaifullah.Dalam membangun infrastruktur, kantor kementerian tersebut bersama Departemen Perhubungan tengah menyusun rencana untuk membangun dermaga di beberapa kecamatan. Bersama Departemen Perhubungan juga akan membangun bandara dan pelabuhan. Pemerintah, menurut Syaifullah, tidak memiliki dana khusus untuk pembangunan kawasan tertinggal di Indonesia. Dana sebesar itu diambil dari anggaran tiap departemen teknis yang terkait dengan pembangunan ; seperti Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Selain itu, pembangunan kawasan tertinggal juga diambil dari dana pemerintah provinsi dan daerah."Karena anggaran terbatas, kita patungan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,"kata Cak Ipul panggilan akrab Syaifullah.Saat ini terdapat 199 kabupaten teringgal di seluruh Indonesia. Sebesar 62 persen diantaranya berada di kawasan timur, 29 persen di Sumatera, 58 kabupaten dan 9 persen, 18 kabupaten di Jawa dan Bali.Khairunnisa

Berita terkait

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

1 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

3 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

5 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

7 hari lalu

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

22 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

22 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

33 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo

Baca Selengkapnya

Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

37 hari lalu

Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

PKB buka suara terkait kritik yang dilontarkan PBNU karena hingga Kamis, 21 Maret 2024 PKB belum memberikan sikap penerimaan hasil Pemilu.

Baca Selengkapnya

Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

37 hari lalu

Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyoroti lambannya PKB menyatakan penerimaan terhadap hasil Pilpres 2024. Ia membandingkan dengan Surya Paloh NasDem.

Baca Selengkapnya

Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

53 hari lalu

Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

Pemerintah mesti membuat kebijakan yang bisa mengendalikan harga pangan karena bisa menambah jumlah kemiskinan baru.

Baca Selengkapnya