TEMPO.CO , Jakarta: Peneliti Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram, Husen Asyari, mengatakan persepsi negatif publik di media sosial terkait kinerja pemerintah, mayoritas mengarah ke Presiden Joko Widodo. Ia menilai prestasi dan kinerja kementerian dan presiden kalah pamor karena sejumlah isu politik yang menjadi perhatian masyarakat.

Hasil sigi LPTI Pelataran Mataram menyatakan tren positif Presiden Jokowi mengalami penurunan sekitar 51 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan tren positif kementerian. "Seluruh sorotan publik yang negatif mengarah kepada Presiden Jokowi, sementara isu negatif kementerian tak begitu terangkat," kata Husen saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Maret 2015.

Tren positif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya, mencapai 70 persen, Kementerian Dalam Negeri 69 persen, Kementerian Perhubungan sebesar 68 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 64 persen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 64 persen. Menurut Husen, citra positif di delapan kementerian tersebut bagus karena sosok-sosok menterinya.

Husen mencontohkan, citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan disebabkan figur Menteri Susi Pudjiastuti. Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan, dan Tjahjo Kumolo. Pamor Tjahjo meningkat setelah pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Kinerja kementerian tak banyak disorot publik jadi panggung kementerian lebih mengarah ke menteri," kata Husen.

Husen menilai, publik semakin kritis dalam menyoroti kinerja Presiden Jokowi lewat sepuluh isu utama yang sedang bergulir. Isu yang menjadi sorotan antara lain kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri, status hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, kasus kriminalisasi Abraham Samad, dan konflik Partai Golkar dan kongres nasional Partai Amanat Nasional.

"Masyarakat menilai presiden dan kabinet case by case, bukan general soal komunikasi politiknya," kata Husen. Kemudian, lanjut Husen, netizen atau para pengguna jaringan media sosial, membandingkan kebijakan yang diambil oleh Jokowi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Isu utama jadi bemper kerja kementerian, lalu semua tuduhan lari ke presiden."

PUTRI ADITYOWATI