TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung tetap harus memberikan fatwanya untuk mengakhiri polemik kelanjutan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II oleh Kejaksaan Agung. Tapi, bukan dalam konteks intervensi dalam proses perkara yang sedang ditangani kejaksaan, kata hakim adhoc HAM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar Goeltom pada TEMPO News Room, Senin (17/3) malam tadi. Kemarin, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menampik usulan sebagian pihak agar lembaganya mengeluarkan fatwa menyangkut perbedaan pendapat soal kelanjutan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Terserah Jaksa Agung, itu wewenangnya, kata Bagir Manan seperti dikutip Koran TEMPO (17/3). Pekan lalu, Pangaribuan menyatakan penyidikan kasus Trisakti terhambat oleh dalil hukum nebis in idem . Sesuai dalil hukum itu, seseorang tidak bisa disidangkan dua kali untuk perkara yang sama. Pengadilan Militer memang telah memvonis bersalah sejumlah prajurit lapangan yang terlibat dalam penembakan mahasiswa Trisakti, 1999 silam. Saat ini, para terdakwa sedang dalam proses banding. Namun, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menolak pernyataan Pangaribuan. Ia bersikeras mendesak Kejaksaan Agung tetap melanjutkan penyidikan kasus-kasus itu. Menurut Binsar, hambatan utama dalam penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II bukanlah dalil nebis in idem, melainkan rekomendasi parlemen yang menyatakan ketiga kasus itu bukan pelanggaran HAM berat. Dalil nebis in idem, kata Binsar lagi, hanya berlaku jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Vonis pengadilan militer kemarin itu kan masih proses banding, katanya. Untuk itulah, lanjut Binsar, sebuah fatwa Mahkamah Agung yang ditujukan pada parlemen, menjadi penting. Ini masih dalam lingkup wewenang MA dan dibenarkan oleh UU, kata Binsar sembari mengutip pasal 37 UU no.14/1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal itu disebutkan bahwa MA bisa memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik jika diminta atau tidak, kepada lembaga tinggi negara lainnya. Jadi bukan mencampuri wewenang kejaksaan, kata Binsar lagi menanggapi penolakan Bagir Manan. Berkaitan dengan itu, Binsar menyoroti UU no.26/2000 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan pada DPR untuk menentukan sebuah perkara tergolong pelanggaran HAM berat atau tidak. Itu kurang tepat, tandasnya. Menurutnya, yang berhak menentukan wilayah hukum suatu perkara, hanyalah lembaga yudikatif. Dalam hal ini Mahkamah Agung, ujarnya tegas. Wahyu Dhyatmika Tempo News Room