TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah saat ini sedang menyiapkan bank data (database) rakyat miskin untuk penanggulangan kemiskinan. "Bentuknya website, ujar Sujana Royat, Deputi Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesra di sela-sela workshop ASEAN bertajuk Kerja Sama dalam Penanggulanan Kemiskinan dan Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals) di Jakarta, Senin (1/8). Menurut Sujana, upaya ini untuk mempercepat penangggulangan kemiskinan di Indonesia dan perwujudan pembangungan milenium (MDGs). Dengan adanya bank data, publik dapat melihat profil rakyat miskin di tiap daerah. Penyusunan bank data ini, katanya, dengan menghimpun data yang sudah ada di masing-masing instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan departemen. Kami ingin sebuah sistem yang menyatukan data tersebut menjadi database nasional di mana publik bisa mengakses. Jadi tidak ditangani untuk konsumsi tiap sektor saja, kata Sujana. Ia menambahkan, filosofinya jika ingin menanggulangi kemiskinan, maka harus tahu siapa saja rakyat miskin. Dalam penanggulanan kemiskinan, Sujana mengakui banyak program pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat miskin, misalnya dana kompensasi BBM. Kita harus tahu kepada siapa dimanfaatkan, karena di lapangan disangkal atau tidak banyak yang berhak tapi tidak mendapatkan, katanya. Untuk itu, pemerintah meminta berbagai komponen masyarakat untuk membantu meng-update bank data tersebut nantinya, misalnya, LSM, karang taruna, dan pesantren. Khususnya pemuda, katanya. Untuk pendanaan, pemerintah akan mencari bantuan dan bukan pinjaman. Karena merupakan bentuk kerja sama, katanya. ami afriatni