TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen memberlakukan e-budgeting di seluruh Indonesia. Sebab, dengan penerapan e-budgeting, tak ada dana siluman lagi.

"Kata beliau harus, tak ada toleransi. Karena beliau yakin yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi," ujar Ahok, sapaan Basuki, di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 27 Februari 2015.

Menurut Ahok, Jokowi mengatakan APBD bisa sepenuhnya diserap untuk kepentingan rakyat jika tak dikorupsi. Ihwal dana siluman, Ahok mengatakan sedang mempersiapkan laporan kepada pihak berwajib.

E-budgeting, kata Ahok, adalah sistem yang ingin diaplikasikan Jokowi sejak ia menjabat gubernur. Menurut Ahok, saat itu, di dalam anggaran ada 70 ribuan item. "Pak Jokowi bilang perlu e-budgeting untuk mengawasi item sebanyak itu," katanya.

Menurut Ahok, Jokowi sempat menanyakan kelemahan e-budgeting. "Kelemahannya, ya, paling saya dipecat. Tapi e-budgeting Bapak aman," kata Ahok.

Perkara dana siluman dalam APBD ini membuat Ahok akan dihadiahi penggunaan hak angket oleh DPRD DKI. Sebab, Ahok menuduh DPRD menyisipkan dana siluman dalam APBD 2015.

Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, menyebut dua pelanggaran yang dilakukan Ahok sebagai pemicu usulan penggunaan hak angket‎ ini. Pelanggaran pertama ialah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 kepada Menteri Dalam Negeri yang patut diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pelanggaran kedua adalah norma, etika, dan perilaku Ahok dinilai buruk.


TIKA PRIMANDARI