Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berbincang dengan warga saat proses pengurusan dokumen saat sidak di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, 26 November 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah mengatakan sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ditujukan untuk belanja pegawai. Menurut Tjahjo, berita yang beredar itu tidak benar.
"Saya tak pernah spesifik mengatakan APBD DKI, yang benar APBD kabupaten/kota 80 persen masih untuk belanja pegawai, hanya 20 persen untuk pembangunan," ujar Tjahjo di Jakarta Convention Center, Selasa, 24 Februari 2015.
Justru, menurut Tjahjo, DKI Jakarta termasuk daerah yang banyak menyisihkan anggaran sehingga bisa menaikkan gaji pegawainya cukup tinggi. "Itu, kan, patut ditiru."
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang Tjahjo berdebat karena mengatakan anggaran DKI 80 persen digunakan untuk belanja pegawai. Menurut Ahok, justru daerahnya melakukan efisiensi di sejumlah pos pengeluaran belanja pegawai.
Tjahjo mengatakan urusan APBD DKI Jakarta dengan kementeriannya sudah beres. Menurut Tjahjo, pihaknya telah mengirim tim pendamping untuk membantu pembahasan anggaran di DPRD. "Urusan dengan kami sudah beres, tinggal antara Gubernur dan DPRD," kata Tjahjo.
