TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari partai banteng, Herman Hery, mengatakan beberapa anggota fraksinya bahkan berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden. “Penggunaan hak untuk meminta penjelasan pemerintah itu wajar,” ujarnya, kemarin.

Sejumlah sumber Tempo yang menjadi petinggi PDIP menyatakan instruksi yang mempersoalkan keputusan Jokowi itu datang langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut sumber ini, Megawati marah karena Budi, bekas ajudannya, tak bisa menjadi Kapolri dan Jokowi malah mengajukan Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. “Megawati meminta kader di DPR terus mempertanyakan pembatalan Budi sebagai Kapolri,” ujar seorang pengurus PDIP.

Seorang sumber yang dekat dengan Megawati menuturkan bosnya sempat meminta pertimbangan dari sejumlah anggota Komisi Hukum DPR, seperti Herman Hery, Dwi Ria Latifa, dan Achmad Basarah, sebelum mengambil keputusan. Dalam pembicaraan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu itu, dibicarakan juga soal kemungkinan pengajuan interpelasi dan pemakzulan.

Dwi Ria enggan berkomentar ihwal pertemuan di rumah Megawati itu. Sedangkan Herman Hery menyatakan tidak mengikuti pertemuan tersebut. “Tak ada yang spesial, kok. Saya hanya di depan garasi,” ucapnya. Sedangkan Achmad Basarah membenarkan pertemuan tersebut.

Menurut Basarah, pertemuan dengan Megawati membahas keputusan Jokowi yang dinilai kontroversial. Namun dia membantah ada pembicaraan soal hak interpelasi ataupun pemakzulan. Justru, kata Basarah, PDIP tak ingin Jokowi dianggap melanggar hukum karena DPR telah menyetujui Budi menjadi Kapolri. “Jangan sampai DPR menggunakan hak angket, hak jawab, atau interpelasi. Itu yang kami diskusikan,” ujarnya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, menilai hak bertanya atau hak interpelasi yang diajukan oleh kader PDIP tak akan mempengaruhi posisi Jokowi. Indria bahkan menilai tak ada masalah berarti jika PDIP menarik dukungan terhadap Jokowi. Dia menilai PDIP malah rugi karena bakal ditinggalkan pemilihnya dalam Pemilihan Umum 2019.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya belum berencana mengajukan interpelasi. Namun dia meminta pemerintah menjelaskan alasan pengajuan calon Kapolri baru. Hasto mengklaim PDIP bakal lebih membangun komunikasi dan dialog dengan Presiden. “Kami harap ada penjelasan lebih lanjut sebelum Presiden memutuskan langkah lain.”

MUHAMMAD MUHYIDDIN | DEWI SUCI RAHAYU | ANANDA TERESIA | PRAM