Bambang Widjojanto: Jangan Beri Cek Kosong Pimpinan KPK

Reporter

Senin, 23 Februari 2015 02:21 WIB

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (kiri) memasang plang di pos pengamanan lalu lintas Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 22 Februari 2015. Bersama ratusan akademisi alumni dari Universitas Indonesia, IPB, ITB dan lainnya mendukung gerakan "Save KPK". TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto optimistis dua pelaksana tugas pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji bisa memimpin komisi itu. Namun, menurut dia, optimisme terhadap dua pimpinan sementara komisi anti-rasuah itu harus disertai dengan adanya pengawasan.

"Optimisme harus dihidupkan namun jangan hanya sekedar memberikan cek kosong, harapan palsu," ujarnya di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 22 Februari 2015.

Bambang mengatakan siapa pun yang menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK seharusnya dipastikan tak terlibat dengan konflik kepentingan. Dia menjelaskan, jika ia pernah mengalami perisakan saat memimpin komisi itu. "Karena saya pernah punya pengalaman jadi lawyer, pengacara, saya terus-menerus dirisak, dan saya tak mau pemimpin KPK yang baru mengalami hal yang sama," kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi sebagai pimpinan sementara KPK. Tak hanya melantik pimpinan KPK sementara, Jokowi juga memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto hingga kasus yang membelit keduanya selesai.

Pemimpin sementara KPK, kata Bambang, harus segera mensinergikan seluruh kekuatan penegak hukum. Menurut dia, pelaksana tugas pimpinan lembaga anti rasuah itu bisa mensinergikan lembaga penegak hukum dengan metode equal treatment, perlakuan yang sama. "Jangan ada diskriminasi lagi," katanya.

Selain itu, Bambang menganjurkan pimpinan KPK yang baru harus segera membuat program-program strategis yang bersinergi dengan lembaga penegak hukum yang lainnya. Namun dia enggan menyebutkan program-program strategis apa saja yang bisa dicanangkan oleh pemimpin sementara itu.

GANGSAR PARIKESIT

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

5 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

6 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

12 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

15 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya