Sindir Polri, Sosiolog UI Usul Gerakan "Tersangkakan Saya"

Reporter

Sabtu, 21 Februari 2015 12:20 WIB

Anggota Tim 9, Imam B. Prasodjo (tengah), bersama anggota Ikatan Alumni UI, alumni ITB dan alumni Unpad menyampaikan dukungannya untuk KPK, di Jakarta, 18 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan gerakan “Tersangkakan Saya”, yang diungkapkannya saat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu kemarin, adalah suatu gerakan satire.

"Ini bukan satu gerakan aktif, hanya bersifat sindiran kepada pemerintah," katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Februari 2015.

Menurut Imam, dia bersama semua sivitas akademika dan alumnus Universitas Indonesia sepakat menolak segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Sebab, mereka khawatir ini akan berujung pada pelemahan KPK untuk memberantas korupsi.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang dengan mudahnya menjadikan seseorang tersangka, seperti yang dilakukan terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Begitu pula sangkaan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, dan 21 penyidik KPK lainnya.

Terlebih lagi, hal ini terjadi setelah KPK mengumumkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang saat itu masih jadi calon Kapolri, sebagai tersangka kasus rekening gendut. "Padahal, kan, dalam hukum ada aturan mainnya sendiri," katanya.

Melalui gerakan satire “Tersangkakan Saya” ini, dia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka dapat lebih peka membaca kondisi politik pemerintah saat ini. "Saya harap mereka dapat membaca dengan jeli makna yang terkandung di balik aksi ini."

Sebelumnya, Kamis kemarin, Universitas Indonesia juga menggelar aksi pernyataan sikap terkait dengan kondisi KPK saat ini. Intinya, mereka menginginkan agar semua elemen masyarakat menolak upaya pelemahan terhadap KPK dalam memberantas korupsi.

Selain memberikan pernyataan resmi, UI mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung dalam aksi nyata pemberantasan korupsi oleh sivitas akademika UI yang akan diselenggarakan pada Minggu, 22 Februari 2015, di area Bundaran HI pada pukul 09.00. UI juga akan mengadakan long march pada Rabu, 25 Februari 2015, dengan jalur dari gedung FKUI Salemba sampai gedung KPK.

YOLANDA RYAN ARMINDYA | AISHA SHAIDRA

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

5 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

17 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

18 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya