TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan meyakini masyarakat bakal merasa kecewa jika kabar Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon Wakil Kapolri terwujud.
"Karena Budi Gunawan ini masih figur yang bermasalah. Jelas kontroversial jika ia jadi Wakapolri," ujar Ade ketika dihubungi via telepon, Jumat, 20 Februari 2015.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Budi akan tetap dipertahankan di Mabes Polri. Ini mengacu pada ucapan Presiden Joko Widodo saat membacakan keputusannya untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Mabes Polri telah membenarkan bahwa Budi Gunawan memang salah satu kandidat Wakil Kepala Polri yang berpeluang saat ini.
Saat itu Jokowi mengatakan pemerintah tetap ingin agar Budi Gunawan berkontribusi di Korps Bhayangkara. Belum diketahui jabatan apa yang akan diberikan untuk jenderal bintang tiga itu. Kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, merasa Budi cocok menjadi Wakil Kapolri.
Seperti diberitakan, Jokowi memutuskan untuk mengajukan calon Kapolri baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Keputusan ini dibacakan pada Rabu kemarin. Saat itu, Jokowi juga membacakan keputusannya untuk memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto.
Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Jokowi pada pertengahan bulan lalu. Namun KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan penetapan status tersangka itu pada awal pekan ini. Tim hukum KPK menyatakan akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung soal ini.
ISTMAN M.P.
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
17 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya