Eksekusi Mati: PBB Mulai Tekan Pemerintah Jokowi

Reporter

Minggu, 15 Februari 2015 07:57 WIB

Dua warga Australia terpidana mati, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan (kiri), ditangkap karena menyelundupkan 8,3 kg heroin dari negaranya ke Bali pada 2005. Mereka divonis hukuman mati yang akan dilaksanakan tahun ini. AP/Firdia Lisnawati

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta Indonesia tidak mengeksekusi terpidana hukuman mati kasus narkotik. Permintaan itu diutarakan Ban via pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang hukuman mati di bawah situasi apa pun,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, lewat pernyataan pada Jumat lalu. “Sekretaris Jenderal meminta otoritas Indonesia untuk tidak melaksanakan eksekusi pada terpidana mati kasus narkotik.”

Kepada Tempo, Retno membenarkan dirinya menerima telepon dari Ban Ki-moon. “Beliau sudah tahu posisi kita. Kita bicara per telepon pada Jumat pagi pukul 08.40,” kata Retno lewat pesan pendeknya kepada Tempo, 14 Februari 2015.

Pada berbagai kesempatan dan pertemuan, Retno menegaskan posisi Indonesia terkait dengan hukuman mati bagi para pengedar narkotik akan tetap konsisten dan tidak berubah.

Indonesia mendapat tekanan internasional untuk menghentikan hukuman mati bagi terpidana narkotik. Uni Eropa serta Perdana Menteri dan Raja Belanda mengimbau agar eksekusi dihentikan. Juga, Menteri Inggris Phillip Hammond yang baru-baru ini berkunjung ke Jakarta.

Bulan ini, Jaksa Agung H.M. Prasetyo memastikan dua warga Australia yang terkait dengan kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, ada di antrean terpidana yang akan dieksekusi, setelah Jokowi menolak grasi mereka pada Januari lalu. Rencana eksekusi diperkirakan dalam hitungan hari setelah semua wakil dari negara-negara terpidana dipanggil ke Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin lalu.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati bagi penyelundup narkotik. Pada 2013, terdapat 778 orang yang dieksekusi di seluruh dunia, antara lain di Amerika Serikat 39 orang, Iran 369, Irak 169, dan Arab Saudi 79 orang. Angka itu tidak termasuk Cina yang diperkirakan mengeksekusi ribuan orang. Pada 2012, sebanyak 111 negara mendukung moratorium hukuman mati yang diusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

CHANNEL NEWS ASIA | ALJAZEERA | SKY NEWS | AFRILIA SURYANIS


Berita terkait

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

4 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

5 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

6 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

6 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

6 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

7 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

8 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

8 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

11 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

11 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya