Menteri Pendidikan Anies Baswedan melakukan rapat koordinasi dengan menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko PSDM Kebudayaan Puan Maharani dan menteri PDT Marwan Jafar di gedung Menko Perekonomian, Jakarta, 13 Januari 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan ujian nasional tidak akan lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan seorang siswa.
Kelulusan siswa bakal sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sikap dan perilaku.
Namun, perubahan sistem ujian ala Menteri Anies ini dikhawatirkan bakal memicu ketidakjujuran sekolah dalam meluluskan siswanya. Misalnya, untuk menjaga reputasi tingkat kelulusan sekolah.
"Hasil ujian nasional tetap digunakan untuk proses pendaftaran jenjang selanjutnya, tetap punya insentif sendiri," ujar Anies di sela menghadiri even pra Jambore Pencak Silat di Pasar Ngasem Yogyakarta Sabtu petang, 14 Februari 2015.
Ujian nasional pun, lanjut Anies, tetap digunakan untuk dua hal pokok. Yakni pemetaan kinerja siswa, sekolah, dan pemerintah daerah serta mengukur pencapaian dan keberhasilan kompetensi siswa.
Anies membantah jika pengubahan sistem ujian nasional bakal mempengaruhi motivasi belajar siswa tertutama dalam semanagat kompetisi menjadi yang terbaik.
Anis menjelaskan tujuan pengubahan sistem ujian ini khususnya untuk mengubah paradigma tes atas hasil belajar menjadi tes sebagai pembelajaran. "Exam of learning menjadi exam for learning," ujar Anies.
Dengan pengubahan sistem ujian itu, nantinya sekolah diwajibkan mengeluarkan Sertifikat Tanda Tamat Belajar. Selain itu untuk hasil ujian nasional siswa akan diterbitkan pula surat keterangan tersendiri.
Untuk memonitor sekolah yang diberi kewenangan penuh meluluskan siswa agar tidak terjadi manipulasi demi menjaga nama baik sekolah, Anies menyatakan sudah punya mekanismenya sendiri.
"Akan ada instrumen khususnya untuk monitor kejujuran sekolah itu."
Sayangnya, Anies enggan membeberkan lebih jauh dulu tentang perangkat pengawasan untuk sekolah dalam meluluskan siswa itu. Anies masih menunggu peraturan kementerian pendidikan tentang perubahan sistem ujian itu diterbitkan dulu.
"Dengan perangkat pengawasan kejujuran sekolah ini, justru ujian itu nanti yang jadi cara menilai sekolah," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina itu.
